Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah, Komarudin Watubun menegaskan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua tidak boleh dipotong dalam bentuk apapun oleh pemerintah pusat.
Ia menilai kebijakan pemangkasan dana tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Komarudin Watubun kepada awak media pada momentum Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Barat, yang berlangsung di Aula Kak Bukit Meriam, Nabire, Rabu (5/11/2025).
“Dana Otsus itu tidak boleh dipotong. Kenapa tidak boleh? Karena dana Otsus adalah dana yang dibayar dengan darah dan air mata rakyat Papua. Itu bukan dikasih gratis,” tegas Komarudin Watubun.
Menurutnya, Otsus merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Papua yang menuntut keadilan dan pengakuan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pemotongan dana Otsus sama saja dengan mengkhianati semangat politik yang melahirkan kebijakan tersebut.
“Setelah rakyat Papua menuntut merdeka, pemerintah memberikan Otsus sebagai jalan tengah. Jadi kalau dana Otsus sekarang bisa dipotong seenaknya, itu berarti pemberian Otsus hanya tipu-tipu saja,” ujarnya.
Komarudin juga menegaskan bahwa pemerintah pusat harus belajar dari sejarah. Berbagai pemberontakan di masa lalu, seperti RMS dan Permesta muncul akibat ketidakadilan pemerintah terhadap daerah.
“Kalau pemerintah terus memangkas hak rakyat Papua, itu sama saja dengan mengulang kesalahan masa lalu. Kata orang bijak, keledai pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kalau kita masih mengulang, berarti kita lebih bodoh dari keledai,” ungkapnya.
Selain menyoroti masalah dana Otsus, Komarudin juga mengingatkan bahwa Papua Tengah merupakan wilayah yang masih rawan konflik, terutama di daerah-daerah tambang. Menurutnya, pendekatan keamanan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma dan ketegangan baru di masyarakat.
“Papua Tengah ini daerah yang kaya tambang, tapi juga berisiko tinggi terhadap konflik. Jangan lagi pendekatannya militeristik. Kalau terlalu banyak pasukan didrop, rakyat bisa takut dan itu justru menimbulkan dendam,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan dan keamanan di Papua harus ditempuh dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat, bukan dengan kekerasan.
“Penempatan pasukan harus membuat rakyat merasa aman, bukan sebaliknya. Jangan sampai kehadiran aparat malah menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini akan menjadi salah satu sikap politik kami di DPR untuk disampaikan kepada Presiden,” jelasnya.
Komarudin Watubun mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan dan para kepala daerah di Papua Tengah agar terus bekerja dengan sungguh-sungguh demi mempertahankan kepercayaan rakyat.
“Mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada merebutnya. Kalau kepala daerah dan eksekutif yang berasal dari PDI Perjuangan bekerja dengan baik, saya yakin ke depan PDI Perjuangan akan semakin kuat dan menang lebih besar di Papua Tengah,” pungkasnya.
