Jakarta, Gesuri.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Syarifuddin menyatakan kondisi keuangan Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 tidak baik karena adanya pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp117 miliar pada 2026.
Aris Syarifuddin mengatakan kondisi keuangan Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 tidak baik-baik saja.
"Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) di Kulon Progo Rp117 miliar pada 2026. Artinya, kondisi ini menyebabkan keuangan di Kulon Progo sedang tidak baik-baik saja," kata Aris.
Ia mengatakan seperti kita ketahui Bersama, pendapatan asli daerah (PAD) Kulon Progo sangat kecil dan potensi pendapatan belum optimal. Kondisi keuangan ini, menjadikan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terkena imbas anggarannya ikut terkena infiseinsi.
BaCa: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
"Semua OPD, termasuk berikut Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni kita hilangkan, jamuan-jamuan rapat, jamuan penerimaan tamu pun kita pangkas, alat tulis kantor (ATK) kita pangkas, kemudian beberapa kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Kulon Progo, kita sesuikan dengan output dari Perda nanti, output dari pembahasan Perda. Artinya ini banyak kegiatan di kami, kunjungan luar Jawa tidak ada. Kunjungan kerja ke Jatim, Jabar, Jateng juga kita kita kurangi," katanya.
Aris mengatakan kondisi keuangan ini, DPRD Kulon Progo sedang melakukan pembahasan bagaimana pembahasan perda-perda yang dibahas pada 2026 benar-benar efektif. Ia juga mendorong Pemkab Kulon Progo juga melakukan pembahasan internal supaya kinerja pada 2026 tetap efektif meski ada efisiensi anggaran dampak dari pemangkasan TKD Rp117 miliar.
"Kami mendorong ke depan, berkaitan dengan pemangkasan dana TKD ke Kulon Progo ini, pemkab lebih mengoptimalkan berkaitan dengan PAD," katanya.
Aris mengatakan kondisi keuangan ini, DPRD Kulon Progo sedang melakukan pembahasan bagaimana pembahasan perda-perda yang dibahas pada 2026 benar-benar efektif. Ia juga mendorong Pemkab Kulon Progo juga melakukan pembahasan internal supaya kinerja pada 2026 tetap efektif meski ada efisiensi anggaran dampak dari pemangkasan TKD Rp117 miliar.
"Kami mendorong ke depan, berkaitan dengan pemangkasan dana TKD ke Kulon Progo ini, pemkab lebih mengoptimalkan berkaitan dengan PAD," katanya.
BaCa: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
Menurut politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan I (Temon, Wates dan Panjatan) ini, ada banyak potensi yang dapat menjadi sumber PAD. Misalnya, retribusi pariwisata dan parkir yang banyak bocor dan belum optimal. Ke depan, ada potensi lainya adalah peluang ruang untuk iklan rokok dan sebagainya.
"Walau pun kita masih bergantung penuh dengan dana transfer pusat, namun ketika kita imbangi juga dengan bagaimana peningkatan PAD yang ada di Kulon Progo. Hal ini bertujuan pembiayaan pembangunan di Kulon Progo ini bisa benar-benar terlaksana," katanya.
Lebih lanjut, Aris mengatakan diberbagai daerah,dampak dari pemangkasan TKD adalah pengurangan tunjangan bagi ASN dan segala macam, TPP-nya. Namun, ia berharap kebijakan tersebut tidak diberlakukan bagi ASN di Kulpon Progo.
"Kita berupaya bagaimana TPP dari ASN ini tidak terkurangi. Kita berupaya. Jadi, sampai pada pemangkasan ATK tinggal 5 persen, jamuan-jamuan rapat, jamuan tamu kita minimalis betul. Kadang ada beberapa yang tidak tidak, rapat tidak ada jamuannya. Dan itu besar sekali ATK, termasuk ATK. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin dirasa eh bisa ditunda, termasuk eh kegiatan-kegiatan mungkin ya ada beberapa kegiatan infrastruktur yang yang terkurangi juga. Jadi, kegiatan yang bisa ditunda, kita tunda sambil menunggu keuangan kembali normal. Ini untuk eh supaya supaya TPP tidak terkurangi," katanya.
