Ikuti Kami

Arteria Minta KPK Turun Gunung di Kabupaten Gresik

Ateria meminta KPK untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar.

Arteria Minta KPK Turun Gunung di Kabupaten Gresik
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan.

Gresik, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim).

Ateria meminta KPK untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jatim.

Sebab berdasarkan temuannya, banyak ditemukan kejanggalan dan persoalan hukum dalam proyek tersebut. Mulai soal status lahan, pengadaan lahan, hingga ada sekira 600 hektare tanah warga yang kena proyek belum dibayar.

Baca: Pilkada 2020, Arteria Apresiasi Kinerja Kapolda Sultra

Arteria mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri dan jajarannya saat rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

"Saya sudah minta agar Kapolri mengusut kasus di JIIPE," katanya.

Namun hingga saat ini, lanjut Arteria, perkembangan kasus yang telah lama dinantikan masyarakat Gresik tersebut belum jelas. 

"Untuk itu, saya meminta teman-teman PDI Perjuangan di DPRD Gresik dan DPRD Jatim mengawal. Termasuk Mas Andi Firasadi (Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan)," kata Arteria.

Bahkan Arteria meminta aparat penegak hukum agar tak takut membongkar kasus di JIIPE karena alasan proyek strategis nasional (PSN). 

"Jangan berlindung dengan alasan proyek PSN, sehingga aparat penegak hukum dibuat takut. Polisi sebagai penegak hukum jangan takut usut persoalan di JIIPE, jangan berlindung alasan proyek strategis nasional," pintanya.

Arteria mengungkapkan bahwa belum semua lahan di JIIPE dibebaskan dan pemilik lahan yang kena proyek dibayar. 

"Bahkan yang sudah dibebaskan juga banyak yang masih bermasalah," ungkapnya.

Ia khawatir kasus di JIIPE yang tengah ditangani penegak hukum di-SP3 (surat penghentian penyidikan). Kemudian, ditumpuki kasus lain. 

Baca: Arteria Turun Gunung Siap Menangkan Pasangan Rido

"Sehingga menjadi sumir, tak jelas," cetusnya.

Arteria mengaku belum mengetahui apakah Presiden RI Joko Widodo sudah tahu kondisi proyek di kawasan JIIPE yang masuk PSN. "Saya belum ngerti Pak Presiden Jokowi tahu atau tidak persoalan ini," katanya.

Lebih jauh, Arteria menyatakan, jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. 

"Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE. Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusut, biar jelas," sambungnya.

Quote