Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan atau Nico Siahaan, menyoroti operasi militer Amerika Serikat (AS) di Caracas, Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Ia berharap Indonesia tetap konsisten menjalankan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menyikapi perkembangan geopolitik internasional tersebut, khususnya terkait isu kedaulatan negara dan perdamaian dunia.
“Kalau menurut saya kita harus konsisten, terhadap amanah UUD 1945,” kata Nico Siahaan, Senin (5/1/2026).
Menurut Nico, sikap konsisten Indonesia dalam politik luar negeri sangat penting untuk menjaga marwah bangsa sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Ia menilai, prinsip tersebut seharusnya berlaku universal, tanpa memandang siapa pelaku dan negara mana yang menjadi korban.
“Terhadap kebijakan polugri dan juga terhadap sikap kita tentang isu kedaulatan dan juga konsisten seperti perjuangan kita terhadap saudara kita di Palestina,” ucapnya.
Nico Siahaan tidak menampik bahwa operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dapat dikategorikan sebagai bentuk penjajahan di era modern. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi cerminan rapuhnya tatanan internasional dalam menegakkan keadilan dan kedaulatan negara.
“Banyak yang mengecam tapi tanpa ada firm action (tindakan tegas) terutama dari PBB yang diharapkan menjaga perdamaian dunia dan keamanan Internasional,” ujarnya.
Legislator Senayan ini menilai, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya memainkan peran lebih aktif dan tegas dalam merespons konflik global yang melibatkan pelanggaran kedaulatan negara.
Ketidaktegasan lembaga internasional tersebut, menurutnya, berpotensi menciptakan preseden buruk bagi stabilitas dan perdamaian dunia.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara yang sejak awal kemerdekaannya mengamanatkan penolakan terhadap penjajahan dalam konstitusi, memiliki posisi moral yang kuat untuk bersuara dan mengambil sikap dalam forum internasional. Konsistensi ini, lanjut Nico, penting agar Indonesia tetap dipercaya sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan.
Lebih jauh, Nico berharap pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan jalur diplomasi multilateral untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta mendesak lembaga-lembaga internasional agar tidak bersikap ambigu terhadap tindakan yang mengancam kedaulatan suatu negara.
Menurutnya, tanpa sikap tegas dan nyata dari komunitas internasional, khususnya PBB, dunia akan semakin terbiasa dengan praktik-praktik kekerasan dan intervensi sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Hal ini, kata dia, pada akhirnya akan merugikan upaya kolektif menjaga perdamaian dan keamanan global.
