Palembang, Gesuri.id – Ketimpangan akses pendidikan di Kota Palembang kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Duta Wijaya Sakti, SH, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera mencari solusi konkret atas terbatasnya daya tampung sekolah negeri, khususnya di jenjang SD dan SMP.
Duta menilai, persoalan klasik yang terus berulang setiap tahun dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan layak.
Dalam keterangannya pada Kamis (30/4/2026), Duta prihatin terhadap nasib calon siswa yang sering kali tersisih bukan karena kompetensi, melainkan karena minimnya fasilitas negara.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Masih banyak calon siswa yang kesulitan mendapatkan tempat di sekolah negeri. Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan daya tampung,” ujar Duta.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Palembang tidak boleh sekadar bersikap reaktif. Perlu ada langkah strategis jangka panjang untuk mengantisipasi lonjakan pendaftar setiap tahunnya, di antaranya:
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB): Optimalisasi lahan sekolah yang sudah ada.
- Unit Sekolah Baru (USB): Membangun sekolah di wilayah padat penduduk yang minim fasilitas pendidikan.
- Pemerataan Kualitas: Memastikan kualitas pendidikan di seluruh wilayah setara agar tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah tertentu.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
Selain masalah fisik bangunan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti sistem penerimaan murid baru. Ia meminta agar sistem PPDB berjalan objektif tanpa menimbulkan polemik atau rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan sistem berjalan transparan dan berpihak pada kebutuhan riil warga. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan,” tegasnya.
Duta mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang telah berjalan. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah adalah kunci untuk mencetak generasi unggul yang berdaya saing di masa depan.
“Ini bukan sekadar soal kuota atau angka-angka, melainkan soal masa depan anak-anak kita. Pemerintah harus hadir dan memastikan tidak ada satu pun anak di Palembang yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena urusan administratif atau keterbatasan fasilitas,” pungkasnya.
