Betun, Gesuri.id — Anggota Komisi X DPR RI, Stevano Rizky Andranacus, berkomitmen memperjuangkan peningkatan status pelayanan PT PLN (Persero) di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peningkatan status dari Sub Unit menjadi Unit Layanan Pelanggan (ULP) dinilai krusial guna menjamin ketersediaan daya dan tegangan listrik yang memadai bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disuarakan Stevano usai mengikuti Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan se-Kabupaten Malaka di Hotel Nusa Dua Betun, Sabtu (25/7/2026).
Sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu, wilayah Malaka hingga kini masih dilayani oleh unit kelistrikan yang bernaung di bawah ULP Atambua dengan status Sub Unit Betun. Kondisi ini dinilai membatasi kapasitas daya dan menurunkan kestabilan tegangan listrik di daerah tersebut.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Betul, karena Malaka ini adalah kabupaten pemekaran dari Belu, sehingga cabang PLN yang ada di sini statusnya masih Sub Unit. Ini mengakibatkan tegangan listrik yang ada masih rendah sehingga belum cukup untuk menopang segala kebutuhan penggunaan listrik masyarakat," ujar Stevano.
Ia menekankan, kebutuhan energi listrik di Malaka terus melonjak seiring perkembangan daerah. Kapasitas daya yang stabil tidak hanya dibutuhkan untuk rumah tangga, melainkan juga untuk menopang sektor pendidikan—seperti penggunaan peralatan praktik berdaya tinggi di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)—serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, politikus PDI Perjuangan ini memastikan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat melalui kolaborasi lintas komisi bersama rekan separtainya di Komisi VI DPR RI yang membidangi energi dan BUMN.
"Sehingga ini menjadi PR saya di DPR RI. Walaupun saya berada di Komisi X, tetapi kami Fraksi PDI Perjuangan juga punya anggota di Komisi VI yang bermitra dengan PLN," tegas Stevano.
Ia menambahkan, pihaknya bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malaka berencana memboyong aspirasi ini ke Jakarta melalui Badan Aspirasi Masyarakat dan Komisi VI DPR RI guna mendorong agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Langkah tersebut mendapat sambutan hangat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malaka sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Ronaldo Asury. Menurut Ronaldo, persoalan listrik merupakan fondasi utama yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
"Kita sebagai DPC dan kami juga ada di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Malaka tentu akan berkolaborasi dengan pemerintah agar bisa sama-sama dengan pihak PLN mendukung perjuangan status PLN ini," kata Ronaldo.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malaka, Paskalis Wandelinus Nahak (Wendi), menjelaskan bahwa keberadaan Sub Unit PLN Betun saat ini perlu ditingkatkan agar infrastruktur energi di Malaka semakin tangguh.
"Sejauh ini kita di DPRD terus mendorong agar status PLN ini dinaikkan agar tegangan listrik yang tersedia itu memadai dan bisa menopang segala kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malaka," pungkas Wendi.
