Bogor, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menanggapi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memasang pemancar internet nirkabel (wi-fi) untuk membantu warga tidak mampu dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Baca: Atty Ungkap Pentingnya Peran Koperasi Bangun Ekonomi Rakyat
Atty menegaskan, Pemkot memang wajib melakukan intervensi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan Wi-Fi gratis bagi siswa di basis RW.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, hal tersebut merupakan solusi yang tepat dan dirinya mendukung penuh. Dia meminta Pemkot agar tidak menghitung untung rugi terkait anggaran untuk kebutuhan Wi-Fi enam bulan ke depan.
"Saya pastikan anggarannya ada. Semua itu tergantung niat, serius atau tidak anggaran tersebut dieksekusi. Jika bisa mempermudah kepentingan rakyat, kenapa memiilih alur yang sulit, " ujar Atty.
Atty melanjutkan, Pemkot bisa menggeser anggaran yang tidak terlalu urgen untuk dialihkan pada anggaran yang dibutuhkan rakyat. Apalagi untuk dunia pendidikan.
"Bila perlu secara gotong royong gaji anggota DPRD dan eksekutif, sekda, serta ASN dengan jabatan Kadis, Sekdis serta jajaran direksi BUMD di potong untuk meringankan beban rakyat dan demi masa depan generasi panerus bangsa. Apapun kebutuhan rakyat, tidak ada alasan tidak bisa atau tidak ada!" tegas Atty.
Baca: Atty Bagikan 10.000 Masker ke Warga Bogor
Atty pun meyakini, anggaran untuk kebutuhan Wifi gratis telah disediakan oleh Pemkot. Dan jika Pemkot mampu merealisasikan hal itu, artinya Pemkot Bogor benar-benar memahami dan mendengar suara hati rakyatnya.
Atty mengingatkan, agar Pemkot jangan berhitung terlalu lama kalau untuk kebutuhan rakyat. Dan yang harus jadi catatan penting adalah jangan sampai ada mark-up anggaran.
"Kalau terjadi penyimpangan anggaran, bersiaplah bagi oknum tersebut, karena hukum timbal balik ada dan paling dekat ganjarannya satu meter ke pintu penjara!" tegas Atty.
