Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, mendorong percepatan penunjukan kepala sekolah definitif untuk tiga SMA Negeri di Lampung Barat, yakni SMA Negeri Kebuntebu, SMA Negeri Belalau, dan SMA Negeri Batuketulis.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I itu menegaskan pentingnya menunjuk kepala sekolah yang berasal dari wilayah domisilinya sendiri dengan tetap mengedepankan asas meritokrasi dan keadilan.
Ia menyoroti sejumlah keluhan yang diterima terkait penugasan kepala sekolah yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya.
“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kepala sekolah SMA/SMK negeri yang berasal dari luar domisilinya sebagian mengeluhkan kelelahan sehingga memengaruhi kualitas kepemimpinan di sekolah,” kata mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu, dikutip pada Selasa (18/11/2025).
Mukhlis menilai kebijakan penempatan kepala sekolah berdasarkan domisili sangat relevan dengan kondisi geografis Lampung Barat yang luas serta infrastruktur yang bervariasi. Menurutnya, jarak tempuh yang jauh tidak hanya menguras energi, tetapi juga memengaruhi konsentrasi dan produktivitas.
“Banyak kepala sekolah yang harus menempuh perjalanan berjam-jam setiap hari. Ini tentu tidak ideal untuk jangka panjang,” ucap Mukhlis.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap penempatan tetap harus mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan sekolah masing-masing. Ia juga mengingatkan pentingnya mengikuti aturan yang berlaku.
“Proses rotasi harus berpijak pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, agar tidak menyalahi aturan,” tegasnya.
Selain aspek administratif, Mukhlis menilai penempatan kepala sekolah yang tinggal di wilayah tugasnya dapat membawa manfaat sosial yang signifikan. Menurutnya, kedekatan ini membuat kepala sekolah lebih memahami karakter masyarakat serta peserta didik, sehingga membangun relasi yang lebih kuat dengan lingkungan sekolah.
“Kepala sekolah bukan hanya manajer administratif, tetapi juga pemimpin transformasional. Jika mereka tinggal di komunitas yang mereka layani, dampaknya bisa lebih besar dalam membangun hubungan emosional dengan siswa, guru, dan orang tua dari anak didik,” tuturnya.
Mukhlis juga mengingatkan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proses penunjukan agar tidak menimbulkan resistensi. Ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk membuka ruang dialog dengan forum kepala sekolah, masyarakat, serta pemerintah kabupaten. Dengan pendekatan yang berbasis data dan keadilan, ia berharap kebijakan ini mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat tata kelola sekolah di Lampung Barat.
Terkait pengangkatan Emma Haryani sebagai Plt Kepala SMA Negeri 1 Kebuntebu, Mukhlis menyebutnya sebagai kebanggaan bagi masyarakat setempat. Ia berharap Emma dapat segera ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif.
“Pengangkatan Ibu Emma Haryani menunjukkan bahwa masyarakat Kebuntebu mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya untuk mengemban amanah di bidang pendidikan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan membangun daerahnya,” pungkasnya.
