Kandangan, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut diadakan untuk membahas penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil III HSS, Rizal Nagara, memberikan catatan kritis. Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus dan bekerja secara terstruktur dalam mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni "Membangun Desa Menata Kota".
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
"Kepala OPD harus fokus dan berpedoman pada visi-misi Bupati yang sudah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kami sudah menelaah secara detail, banyak program Bupati yang belum maksimal karena kepala OPD belum sepenuhnya mampu menerjemahkan keinginan Bupati ke dalam program kerja. Ini harus menjadi catatan penting," ujar Rizal.
Rizal kemudian membeberkan sejumlah janji politik Bupati yang realisasinya dinilai belum optimal, seperti peningkatan infrastruktur, program kartu sakti, pembinaan UMKM, ekonomi kreatif, kredit bunga nol persen untuk wirausaha pemula, hingga program beras sejahtera.
Menurutnya, meski sebagian program sudah berjalan dan sebagian lainnya dalam proses, hasilnya tetap memerlukan evaluasi mendalam.
Ia mencontohkan program kartu sakti yang sebenarnya sudah berjalan dalam bentuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan, santunan masyarakat tidak mampu, dan pembagian beras gratis. Namun, program prioritas ini terkesan jalan di tempat karena pengelolaan yang kurang matang.
"Masalahnya, program ini belum terlembaga dengan baik. Tidak ada peluncuran (launching) maupun eksposur yang terarah kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat berasumsi program ini belum berjalan, padahal secara substantif sudah. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar-OPD harus diintensifkan. Jangan ada lagi ego sektoral karena hal ini bisa berdampak buruk pada reputasi pimpinan," tegasnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Terkait program kredit pinjaman dengan bunga nol persen, Rizal mengingatkan bahwa anggaran subsidinya sudah dialokasikan tahun ini. Ia mendesak OPD terkait untuk segera menyusun peta jalan (road map) agar manfaat program kerakyatan tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, legislator asal daerah pemilihan Nagara ini juga menyoroti pentingnya akselerasi pembangunan di wilayahnya. Ia meminta OPD terkait aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar program-program strategis provinsi bisa ditarik ke Kabupaten HSS.
"Permasalahan infrastruktur di Nagara harus memiliki perencanaan dan grand design yang matang. Mulai dari kejelasan pembangunan Jembatan Parigi – Baruh Jaya, progres alih status hibah Jembatan Rahimin di Daha Utara, pembangunan jalan tembus Daha Barat, hingga Jalan Tembus Pandak Daun – Baruh Jaya," pungkas Rizal
