Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan negara mulai kehilangan kendali atas identitasnya sendiri, sehingga digerus kepentingan bisnis yang menempatkan logo korporasi di atas nama pahlawan nasional.
Aroma kolonisasi korporasi di ruang simbolik negara di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur yang seharusnya menjadi monumen kedaulatan bangsa, kini dituding berubah menjadi etalase branding perusahaan.
Irine menegaskan transformasi bisnis tidak boleh menghapus ruh nasionalisme yang melekat pada nama besar Ir H Djuanda.
“Bandara itu bukan papan iklan korporasi. Itu wajah negara. Kalau sekarang yang lebih dominan justru branding InJourney, maka kita sedang menyaksikan identitas bangsa dipinggirkan oleh kepentingan bisnis,” tegas Irine, dikutip Jumat (27/2/2026).
Ia mengingatkan, pemberian nama pahlawan nasional pada bandara bukan sekadar simbol seremonial, tetapi representasi sejarah, kedaulatan, dan memori kolektif bangsa. Menurutnya, jika identitas ini diredam demi kepentingan branding perusahaan, maka negara sedang menyerahkan ruang simboliknya kepada korporasi.
“Nama Ir H Djuanda itu bukan dekorasi. Itu simbol kedaulatan maritim dan udara Indonesia. Jangan sampai logo perusahaan lebih diagungkan daripada nama pahlawan yang membangun konsep negara kepulauan,” katanya.
Irine juga menyoroti bahwa ukuran keberhasilan transformasi bandara tidak boleh berhenti pada kosmetik visual. Yang harus diukur adalah kualitas layanan nyata bagi rakyat, termasuk kinerja penanganan bagasi yang menurut standar global seharusnya berada di rentang 20 hingga 40 menit.
“Jangan sibuk pasang logo besar-besar, tetapi bagasi penumpang datang lambat. Wajah bangsa bukan sekadar desain interior, tetapi pelayanan yang cepat, manusiawi, dan profesional,” ujar legislator dari PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan, pembagian pengelolaan bandara dalam enam regional hanya akan berarti jika benar-benar meningkatkan pengalaman penumpang, bukan sekadar restrukturisasi birokrasi. Komisi V DPR RI, kata Irine, tidak akan tinggal diam jika modernisasi ini justru mengorbankan identitas sejarah dan kepentingan publik.
“Transformasi boleh, tetapi jangan korbankan sejarah, jangan tundukkan simbol bangsa pada korporasi. Negara harus berdiri di atas korporasi, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
