Ikuti Kami

Bane Soroti Kurangnya Perhatian Pemerintah Terhadap Tempat Wisata yang Pernah Dijadikan Lokasi Syuting Film Internasional

Pulau Mursala pernah jadi lokasi King Kong, tapi tidak mampu mendongkrak pariwisata.

Bane Soroti Kurangnya Perhatian Pemerintah Terhadap Tempat Wisata yang Pernah Dijadikan Lokasi Syuting Film Internasional
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap destinasi wisata yang pernah dijadikan lokasi syuting film internasional. 

Ia mencontohkan Pulau Moyo (NTB) dan Pulau Mursala (Sumatera Utara) yang pernah menjadi lokasi film “The Savage” dan “King Kong”, namun belum mampu menjadi daya tarik wisata seperti James Bond Island di Thailand.

BaCa: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap

“Pulau Mursala pernah jadi lokasi King Kong, tapi tidak mampu mendongkrak pariwisata. Pemerintah harus memikirkan regulasi jelas agar destinasi kita bisa ikut terangkat,” ujarnya.

Komisi VII menilai, regulasi perizinan yang lebih sederhana dan terarah akan memperkuat promosi pariwisata Indonesia sekaligus menarik minat sineas internasional untuk lebih sering menjadikan Indonesia sebagai lokasi produksi film. 

Seperti diketahui Proses perizinan bagi pihak luar yang ingin melakukan syuting film di destinasi wisata Indonesia dinilai perlu melibatkan banyak instansi terkait. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Bayu menjelaskan bahwa izin syuting film di Indonesia tidak hanya melibatkan Kementerian Pariwisata, tetapi juga sejumlah lembaga lain seperti kepolisian, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). 

BaCa: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak

"Perizinan ini berlapis, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi hal yang mutlak,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kementerian Pariwisata telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait insentif pajak dan mekanisme perizinan, meski pembahasan masih terus berlanjut bersama Kementerian Keuangan.

“Kami siap memfasilitasi sineas yang ingin melakukan syuting, termasuk membantu komunikasi dengan kementerian terkait,” tegas Bayu.

Quote