Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan DPR dan pemerintah menyetujui skema pertumbuhan ekonomi berbasis utang diganti menjadi strategi pendapatan.
Pemerintah didorong merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju keseimbangan anggaran pada APBN ke depan.
Baca: KBRI Gelar Resepsi 65 Tahun Diplomasi Indonesia-Tunisia
"Badan Anggaran DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah kami menyepakati pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang, menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan, dalam jangka menengah," kata Said dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Said mengatakan RAPBN 2026 perlu dipersiapkan sebagai alat negara dalam menghadapi situasi global yang berubah. Dia mencontohkan adanya perang narasi yang berujung pada ketidakbenaran.
"Dunia yang terus menghadapi perang narasi yang seolah tampak benar dan masuk akal, tetapi sesungguhnya sedang menyamarkan kebohongan. Apakah APBN 2026 akan menjadi alat yang tangguh bagi pemerintah? Tentu itu akan kembali ke pemerintah sendiri," ucap Said.
Baca: Ono Tegaskan Buah Mangga Indramayu Miliki Potensi Besar
Di sisi lain, Said meyakini proses pembahasan RAPBN 2026 di DPR sudah bergulir maksimal. Meski nantinya menemukan ketidaksempurnaan, Said menekankan RAPBN 2026 harus menjadi karya yang dipertanggungjawabkan penggunaannya.
"Akan tetapi kami terus berupaya semaksimal mungkin menjadikan RAPBN menjadi karya yang menjawab tantangan menjadi peluang. Dengan demikian pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026," ujar Said.
