Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong penambahan peralatan teknologi untuk memperkuat sistem mitigasi bencana nasional. Lasarus menilai pemenuhan kebutuhan radar cuaca sangat mendesak demi meminimalkan jumlah korban jiwa akibat bencana.
Lasarus menginstruksikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk segera melengkapi fasilitas pemantauan dari Sabang sampai Merauke. Ia menegaskan bahwa kemampuan manusia dalam memodifikasi cuaca ekstrem memiliki batasan tertentu pada saat ini.
“Oleh karenanya, menurut saya perlengkapan peralatan yang memungkinkan secara teknologi perlu disiapkan. Keadaan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan keilmuan,” ucap Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (29/1).
Lasarus menggarisbawahi urgensi pengadaan alat tersebut menyusul rentetan bencana alam yang terus melanda wilayah Indonesia. Ia mengatakan bahwa data yang akurat dapat menjadi fondasi utama dalam penghitungan anggaran rehabilitasi fisik.
Jadi PR bagi kita kebutuhan radar masih sangat besar. Masih ada kurang lebih 43 persen, ya, dari sekarang 57 persen yang sudah terpenuhi,” kata Lasarus.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengakui bahwa Indonesia masih kekurangan unit radar untuk mendukung layanan peringatan dini. Faisal menyebut keterbatasan alat observasi menjadi kendala utama dalam memantau pergerakan cuaca di daerah pelosok.
Faisal menjelaskan bahwa total kebutuhan ideal radar untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia mencapai 75 unit. Saat ini lembaga tersebut baru mengoperasikan 44 unit radar cuaca untuk melayani kebutuhan informasi publik secara nasional.
“Memang Indonesia idealnya memerlukan 75 radar cuaca. Saat ini, kita baru memiliki 44 radar cuaca,” ujar Faisal.
Faisal mengeluhkan adanya kekurangan anggaran sebesar Rp978 miliar yang menghambat optimalisasi jaringan observasi pada tahun 2026. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk revitalisasi alat agar sistem peringatan dini bekerja lebih maksimal bagi masyarakat.
“Jadi di dalam rencana strategis (Renstra) BMKG, itu tercatat pagu kebutuhan untuk 2026 adalah Rp3,55 triliun. Untuk pagu efektif yang kami kelola untuk tahun 2026 ini adalah Rp2,577 triliun, jadi ada backlog sekitar Rp978 miliar,” kata Faisal.
Faisal mengungkapkan bahwa banjir di Aceh Jaya baru-baru ini tidak terpantau radar karena jarak jangkauan alat terbatas. Kesenjangan cakupan ini juga terjadi di wilayah Papua yang masih memiliki banyak area blank spot radar.
“Dan juga ada beberapa tempat yang masih belum tercover radar. Ada beberapa tempat, termasuk yang kemarin kejadian banjir di Aceh Jaya, itu tidak tercover radar di Sultan Iskandar Muda maupun di Kualanamu,” katanya.
