Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar menjabarkan alasannya saat absen persetujuan Perubahan APBD 2025 beberapa waktu lalu.
Salah satu di antaranya karena hilangnya kucuran hibah ke Pesantren.
Baca: Rio Dondokambey Ingatkan Transparansi dalam Kelola Anggaran
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Doni Maradona Hutabarat menjabarkan, ada sejumlah alasan yang membuat fraksinya sampai tidak mengikuti pengesahan Perda yang cukup strategis itu. Pertama, Perubahan APBD itu senyatanya sudah dilakukan dan berjalan.
“Itu kan kaitan pergeseran anggaran sebesar Rp5,1 triliun yang didasarkan Pergub Penjabaran APBD 2025. Ada 8 kali perubahan dan itu tidak melibatkan DPRD,” katanya.
Doni melanjutkan, dasar hukum pergeseran APBD itu juga aneh. Sebab Perda tentang APBD dibatalkan oleh Peraturan Gubernur, yang secara hierarki Perda itu kedudukannya lebih tinggi dari Pergub.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ineu Purwadewi Sundari menambahkan, efisiensi belanja yang dilakukan Gubernur itu tidak utuh memperhatikan Asta Cita dan 17 Program Prioritas Presiden Prabowo. Salah satunya dengan menghilangkan bantuan hibah kepada sekolah swasta dan atau pondok pesantren.
Khusus dana hibah pesantren, Gubernur Jabar sempat menyampaikan akan mengalokasikan Rp135 miliar pada Perubahan APBD. “Nyatanya hibah itu dihilangkan dan diganti dengan program Beasiswa Santri Rp10 miliar,” cetusnya.
Alasan berikutnya adalah langkah penertiban sejumlah PKL dengan dalih pengendalian alih fungsi lahan. Itu kurang diikuti program relokasi yang jelas dan transparan.
Baca: Emi Ungkap HUT ke-80 RI Jadi Momentum Tepat untuk Evaluasi
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai bahwa Gubernur Jabar belum sepenuhnya mempunyai semangat membangun Jabar dengan kolaborasi seluruh stakeholder. Dari unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media.
Wakil Ketua DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono menambahkan, pihaknya akan lebih serius mengawal proses penganggaran yang akan berlangsung di DPRD. Utamanya saat ini yang tengah bergulir adalah Pembahasan APBD 2026.
“Kami ingin ada keterbukaan dalam merencanakan dan membahas APBD 2026. Pembahasan APBD 2026 ini sudah punya pedoman yaitu RPJMD, ” katanya.
