Ikuti Kami

Banteng Jakarta Siap Tindaklanjuti Aduan Perajin Tahu Tempe

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI akan memanggil dan berkoordinasi dengan BUMD pangan milik DKI Jakarta, Food Station Tjipinang Jaya.

Banteng Jakarta Siap Tindaklanjuti Aduan Perajin Tahu Tempe
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono akan menindaklanjuti pengaduan perajin tahu tempe.

"Kami akan mencoba menindaklanjuti dan berkoordinasi tentunya dengan teman-teman DPR RI, karena ini bukan DKI Jakarta saja, sudah nasional. Kemudian, kami koordinasi juga dengan pemerintah pusat untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan," ujar Gembong di Jakarta, Rabu (23/2).

Selain itu, di tingkat provinsi, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI akan memanggil dan berkoordinasi dengan BUMD pangan milik DKI Jakarta, Food Station Tjipinang Jaya.

Baca: Legislator Banteng DKI Serap Tuntutan Pengrajin Tahu Tempe

"Tentunya, kami dalam waktu dekat kita akan memanggil BUMD ketahanan pangan untuk kita ajak koordinasi untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta mendatangi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk mengadukan tingginya harga kedelai.

"Sekarang sampai tembus harga Rp11.300 per kilogram. Sebelumnya di bawah Rp10 ribu, Rp8.500, Rp9.000. Ini terus meroket sehingga kami perajin tempe sudah tidak tahan untuk istilahnya mencari keuntungan," ujar Sekjen Puskopti DKI Jakarta Hedy Kuswanto.

Dalam audiensi itu, perajin tahu tempe juga meminta anggota dewan untuk meneruskan keluhan terkait harga kedelai kepada pimpinan mereka.

Baca: Lasarus Tolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas

Beberapa hari terakhir, kata Hedy, para perajin memutuskan mogok produksi yang tujuannya untuk mendesak pemerintah menstabilkan harga kedelai.

Tak cuma itu, mereka juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi, di samping membenahi tata niaga kedelai agar diurus oleh pemerintah.

Dari 1998, kata dia, setelah Orde Baru sampai sekarang tata niaga kedelai murni di tangan swasta. "Kenapa pemerintah nggak ikut mengurusi masalah ini sehingga (swasta) ya semaunya sendiri," tutur Hedy.

Quote