Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, Suharsono, memiliki pandangan terkait efisiensi BBM yang diwacanakan pemerintah.
Suharsono mengatakan, efisiensi tidak hanya melalui kebijakan Work From Home (WFH). Harus ada cara lain juga untuk menghemat anggaran tersebut.
Pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta ini berpendapat bahwa aspek-aspek lain juga harus dipertimbangkan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selain WFH, operasional mobil dinas juga harus ditekan.
Jika intensitas penggunaan mobil dinas dikurangi, maka penghematan anggaran bisa dilakukan.
“Saat ini belanja BBM dan pemeliharaan menjadi satu pagu dalam SHS (Standar Harga Satuan), sehingga jika BBM efisien dan kendaraan jarang dipakai, maka minim kerusakan. Dengan demikian, biaya pemeliharaan juga harus efisien. Juga efisien dalam penggunaan listrik, wifi, jamuan makan minum, dan sebagainya,” jelasnya.
“Jadi, kebijakan ini bagus ketika dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan hitung-hitungan efisiensi yang jelas serta laporan yang bertanggung jawab. Lebih bagus lagi pemkot segera menarik mobil-mobil dinas yang dipakai pejabat yang tidak berhak dan melelangnya. Ini akan menambah efisiensi, baik BBM maupun biaya pemeliharaan,” terangnya.
Selain itu soal WFH ini harus ada pelaporan yang jelas terkait besaran penghematan yang dilakukan agar tidak sekadar pencitraan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Tanpa laporan yang jelas, kebijakan ini akan menimbulkan kesan hanya sebuah pencitraan di tengah keadaan ekonomi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja,” jelasnya, Minggu (29/3).
Menurutnya, pelaporan perlu dilakukan secara intens agar benar-benar terlihat seberapa efektif langkah penghematan dilakukan. Bila perlu, pelaporan hasil efisiensi dilakukan setiap tiga bulan sekali.
“Kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota yang merupakan turunan kebijakan Pemerintah Pusat dengan tujuan menghemat BBM itu sangat bagus dan konkret apabila nantinya diikuti dengan laporan triwulan atau semester berupa nominal atau persentase efisiensi yang didapat dari kebijakan ini,” jelasnya.
