Kulon Progo, Gesuri.id - Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak mengeluarkan diskresi percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 di sektor pertanian dan UMKM di wilayah ini karena kondisi cukup memprihatinkan.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Edi Priyono mengatakan saat ini, mayoritas petani di Kulon Progo yang memasuki masa tanam mengalami kesulitan mendapat pupuk bersubsidi karena tidak memiliki kartu tani.
Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat (Kementan) sebenarnya bertujuan baik, agar petani bisa membuat rencana tanam dan menggunakan pupuk tetap waktu namun belum tersosilisasi dengan baik, sehingga masih banyak petani yang belum paham.
"Ada kesan pemerintah orientasinya melindungi pupuk bersubsidi, bukan melindungi petani. Untuk itu, kami minta ada kebijakan diskresi dari pemkab, bagaimana petani dapat mengakses pupuk bersubsidi pada 2020 ini dengan mudah," harap Edi di Kulon Progo, Senin (14/9).
Baca: Ihsan Tekankan Dukungan Anggaran Bagi Garda Terdepan Bencana
Ia mengatakan kebijakan pemberlakuan kartu tani masa pandemi ini justru memperpuruk keadaan petani di Kulon Progo, khususnya petani di lahan pasir. Saat ini, harga komiditas hortikultura mulai semangka, melon, cabai, berbagai sayuran, anjlok, dan petani mengalami kesulitan memasarkan produk.
"Petani ini jangan dibebani dengan kartu tani. Petani ini sudah lelah bertanam di lahan, jangan dibebani lagi masalah pupuk yang sebenarnya tugas pemerintah dalam pengawasan distribusi pupuk," katanya.
Selain itu, lanjut Edy, saat ini, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kulon Progo menjerit kesulitan memasarkan produknya. Pemasaran secara daring yang diharapkan mampu mendongkrak penjualan produk UMKM juga belum berdampak positif.
"Dengan kondisi seperti saat ini, kami berharap Pemkab Kulon Progo bersama OPD terkait lebih berani berinovasi dan berani membuat kebijakan diskresi agar di Kulon Progo terhindar dari krisis," katanya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Septi Nur Anggraeni mengatakan pada masa pandemi COVID-19 ini, industri kecil berbasis industri rumah tangga sangat terpukul. Bahkan ada yang gulung tikar karena tidak mampu menjual produk kepasaran. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM merugi dan tidak ada pendapatan.
"Hal ini harus segera disikapi oleh pemkab dan OPD terkait, dengan cara mendampingi pelaku UMKM supaya bisa kembali bangkit dan memulihkan ekonomi mereka," katanya.
Ia juga berharap pelaku UMKM di Kulon Progo mendapat Program Bapres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) sehingga bisa menjadi modal bagi mereka.
"Harapannya BPUM ini mampu menggerakan dan menggeliatkan kembali UMKM di Kulon Progo," katanya.
Ia juga mendorong OPD terkait memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM supaya mampu menghasilkan produk yang bisa bersaing di pasaran.
Baca: Banteng Kulon Progo Desak Pemkab Perbaiki Iklim Investasi
"Kami juga meminta OPD memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi untuk menekan biaya produksi, dan produk yang dijual dipasaran bisa bersaing harga dengan produk yang sama," katanya. Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Nugraha Santoso meminta pemkab perlu mendampingi pelaku UMKM dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, seperti diberi stimulan khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Ia berharap pemkab memberikan pinjaman lunak kepada mereka.
"Kami juga meminta OPD terkait memberikan pelatihan diversifikasi produk hingga pemasaran. Produk harus disesuaikan dengan perkembangan pada masa pandemi COVID-19," katanya.
Kemudian, di setor pertanian sebagai andalan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pada masa pandemi ini perlu adanya bantuan saprodi hingga pendampingan pemasaran.
"Ke depan, petani perlu dibantu tanaman tahunan yang bisa meningkatkan pendapatan seperti bantuan tanaman kelengkeng, anggur, jambu, hingga durian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Bantuan ini diharapkan menumbuhkan sektor pariwisata berbasis agrowisata," katanya.
