Jakarta, Gesuri.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai membawa dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Maluku.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, mengungkapkan efisiensi anggaran yang menyentuh sektor pembangunan dan ekonomi makin memperburuk kondisi sosial masyarakat Maluku, yang saat ini berada di peringkat delapan provinsi termiskin di Indonesia.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
"Efisiensi ini berdampak luas, apalagi Maluku kini berada di posisi ke-8 provinsi termiskin, setelah pemekaran sejumlah provinsi di Papua. Ini patut menjadi perhatian serius" Kata Benhur dalam pembukaan Dialog Publikbertajuk “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku?” yang digelar DPD PDI Perjuangan Maluku di Hotel Pacific, Ambon, Sabtu (17/5).
Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang menyebutkan tingkat pengangguran di Maluku berada pada peringkat ke-26 secara nasional.
"DAK pembangunan terkena dampak, infrastruktur ikut terganggu, dan sektor ekonomi melemah. Ini bukan isapan jempol, tapi fakta di lapangan," tegas Benhur yang juga Ketua DPRD Maluku.
Lebih jauh, ia menyayangkan kebijakan efisiensi yang dijalankan di tengah membesarnya struktur kabinet di tingkat pusat.
Baca: Hadir di Pengadilan Tipikor, Ganjar Suntik Semangat ke Hasto
"Publik bisa menilai sendiri. Di satu sisi efisiensi diterapkan, tapi di sisi lain struktur kabinet justru bertambah gemuk. Ini kesenjangan yang nyata," tambahnya.
Meski demikian, PDI Perjuangan tidak menolak kebijakan efisiensi tersebut. Menurut Benhur, melalui dialog publik ini pihaknya ingin memberikan kritik konstruktif agar kebijakan pusat lebih berpihak pada kondisi nyata daerah seperti Maluku.
"Dialog ini bukan untuk memprotes, tapi sebagai bentuk tanggung jawab politik kami terhadap rakyat. Hasil diskusi akan kami rumuskan sebagai rekomendasi kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.
