Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Made Rai Warsa, mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mempertimbangkan pengunduran diri apabila persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali tidak kunjung teratasi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang masih terjadi hingga Rabu (14/10/2026).
“Kami rasa pertemuan kemarin adalah angin segar. Upaya Pertamina untuk memperbaiki kekacauan ini,” kata Rai Warsa, Kamis (15/10/2026).
Rai Warsa menilai, meskipun Pertamina telah menyampaikan rencana peningkatan operasional depo menjadi 24 jam dan penambahan armada mobil tangki, kondisi di lapangan belum menunjukkan pemulihan yang signifikan. Antrean kendaraan, terutama sepeda motor, masih terlihat menumpuk di sejumlah SPBU. Masyarakat bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi di Bali. Karena itu, ia meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai ketersediaan stok BBM dan kondisi distribusi di Pulau Dewata.
Rai Warsa mengaku mendukung langkah Pertamina untuk mengoperasikan depo selama 24 jam serta menambah armada mobil tangki guna memperlancar penyaluran BBM. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus diikuti hasil nyata di lapangan.
Jika antrean masih berlanjut hingga Kamis (15/10), ia mempertanyakan kepastian ketersediaan BBM di Bali. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Jujur saja, barangnya ini ada nggak? Kasihan masyarakat. Kalau Pertamina jujur, minimal masyarakat tahu kondisinya,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Rai Warsa menilai, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM harus menunjukkan pertanggungjawaban atas kondisi yang telah berlangsung selama beberapa hari.
Bahkan, ia meminta jajaran yang bertanggung jawab, termasuk Direktur Utama Pertamina, mempertimbangkan pengunduran diri apabila persoalan distribusi BBM tidak kunjung teratasi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral atas permasalahan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Sebaiknya memilih mundur sebagai tanggung jawab moral dari kekacauan ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan perkembangan pasokan BBM di Bali setelah menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Rapat Pertamina Fuel Terminal Sanggaran, Pedungan, Denpasar, Selasa (13/10) sore.
Simon mengatakan, pada Selasa (13/10), kapal tanker telah tiba di Depo Terminal BBM Manggis dan Depo Sanggaran, Denpasar, dengan membawa pasokan Pertalite sebanyak 19,2 juta liter. Pasokan tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan selama enam hingga tujuh hari ke depan.
Selain itu, pasokan Pertamax sebanyak 3 juta liter juga telah tiba dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga hari ke depan. Pasokan tambahan dijadwalkan masuk secara bertahap pada 15, 16, dan 17 Oktober 2026.
Pertamina juga menjadwalkan kedatangan tambahan pasokan Pertamax pada 13 dan 17 Oktober dengan total 13 juta liter. Pasokan ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan selama 10 hingga 11 hari ke depan.
Di sisi lain, kebutuhan BBM di Bali tergolong tinggi. Konsumsi Pertalite diperkirakan mencapai 2 juta hingga 2,3 juta liter per hari, sedangkan Pertamax sekitar 1 juta liter per hari.
Untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat, Pertamina berencana meningkatkan operasional Depo Manggis dan Depo Sanggaran menjadi 24 jam. SPBU di wilayah Denpasar dan Badung juga disiapkan untuk melayani masyarakat selama 24 jam.
Meski demikian, realisasi langkah tersebut masih menjadi perhatian di tengah antrean yang belum terurai. Rai Warsa berharap penambahan pasokan dan peningkatan jam operasional benar-benar berdampak terhadap kelancaran distribusi sehingga masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
