Ikuti Kami

BKKBN Dorong Audit Hingga Desa Guna Cegah Stunting

Hal ini untuk memastikan konvergensi kebijakan dan strategi sasaran keluarga berisiko stunting.

BKKBN Dorong Audit Hingga Desa Guna Cegah Stunting
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Jakarta, Gesuri.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong percepatan penurunan stunting atau kekerdilan akibat gagal tumbuh di daerah, salah satunya dengan melakukan audit untuk cegah stunting.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengatakan, audit stunting dibentuk di tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Baca: Presiden Jokowi Targetkan Prevelansi Stunting Jadi 14 Persen

Hasto menjelaskan tim dilengkapi dengan satuan tugas yang memiliki jalur komando dari pusat sampai pendamping keluarga, untuk memastikan konvergensi kebijakan dan strategi sasaran keluarga berisiko stunting.

"Audit stunting ini rekomendasinya orang masih sehat, dalam hal ini hanya stunting sehingga rekomendasinya tentu bagaimana mengatasi ini supaya stuntingnya teratasi atau bahkan ini bukan kasus stunting tapi ini kasus yang punya masalah lain. Ini harapan kami dari audit stunting ini karena itu menyangkut masalah medical record atau data yang sifatnya individu, jangan lupa kerahasiaan itu menjadi bagian penting," ujar Hasto dalam acara bertajuk Coaching Audit Kasus Stunting Sesi II: "Kajian Kasus Audit Kasus Stunting" secara daring, Kamis (14/7/).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menambahkan, audit kasus stunting tidak hanya fokus pada audit kasus baduta atau balita stunting. Namun, fokusnya diarahkan pada upaya pencegahan lahirnya bayi stunting yang dimulai sejak audit kasus kelompok sasaran catin, ibu hamil atau nifas serta baduta atau balita yang berisiko stunting.

Menurutnya, diperlukan surveilans data rutin yang memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian untuk cegah stunting.

"Ahli yang terlibat, tentu masyarakat yang stunting keluarga, juga tadi tim pendamping keluarga maupun bidan yang memaparkan kasus ini jadi tentu beda ranahnya dengan audit akuntabilitas keuangan," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Baca: Hasto: Harganas Momentum Tingkatkan Pelayanan KB

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting dapat ditekan menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Indonesia, kata Jokowi, masih harus bekerja keras untuk menekan tingkat persentase stunting atau anak gagal tumbuh.

Itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7/2022).

Menurut Presiden, pada 2014 lalu persentase angka stunting di Tanah Air sebesar 37 persen. Lantas pada 2021, angka stunting turun menjadi 24,4 persen atau 5,33 juta balita.

Quote