Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini digarap Kementerian Kebudayaan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati menyebut, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat, bahkan memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang. Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah," kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
Menurut dia, hal ini semakin memperkuat desakan agar penulisan sejarah ditunda dan dikaji ulang.
"Ya itu hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang kita semua sudah bisa melihat ketika kami melakukan rapat dengan pendapat umum dari berbagai pihak yang hadir di situ menyatakan keberatannya terkait dengan penulisan sejarah ini," ujar dia.
"Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," sambung dia.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Komisi X DPR dijadwalkan akan memanggil Fadli Zon dalam waktu dekat.
Esti menegaskan bahwa dalam rapat kerja tersebut, isu penulisan ulang sejarah akan menjadi salah satu topik utama.
"Dalam waktu dekat, minggu ini kami undang kok. Dalam minggu ini kami kebetulan undang mitra-mitra kerja kami," imbuh dia.
