Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu, menyampaikan protes keras terhadap penunjukan Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua yang baru, menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong.
Penunjukan itu dilakukan hanya sebulan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2025.
"Berapa kali udah jadi PJ. Ini banyak dirjen-dirjen di sini, apakah memang kelebihan Pak Fatoni ini apa Bu, sehingga terakhir ditaruh lagi di Papua. Sedangkan pemilu, pilkada ini tinggal sebulan lagi ya Bu, Agustus di Papua," kata Bob dalam rapat Komisi II DPR bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Senin (14/7).
Bob menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencurigai motif di balik pergantian tersebut, namun waktu penunjukan yang sangat mepet dengan agenda PSU menimbulkan tanda tanya besar.
"Kalau kita mau netral, kalau kita mau betul-betul pilkada ini berjalan dengan lancar dan tidak unsur kecurigaan, tolong biarkan aja PJ gubernur yang lalu melaksanakan pilkada," tegas Bob.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan PSU harus berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah pusat, demi menjaga netralitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa penunjukan Agus Fatoni tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Ia menyebut keputusan itu murni berdasarkan kebutuhan daerah.
"Memang diminta langsung dari sana supaya memperbaiki keuangan daerah di sana. Pak Fatoni adalah salah satu orang yang diantarkan dari Kemendagri, punya spesialis khusus bagaimana bisa menilai, mengevaluasi dukungan keuangan bagi penyelenggara pemerintah daerah," jelas Ribka.
Fatoni diketahui telah empat kali menjabat sebagai Pj Gubernur, antara lain di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, sebelum kini dipercaya kembali memimpin Papua. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri.
Meski demikian, Bob tetap menyatakan ketidakpuasannya atas penjelasan tersebut. Ia mempertanyakan mengapa persoalan keuangan baru menjadi alasan setelah waktu pemilu sudah sangat dekat.
"Saya berharap, saya enggak curiga, saya berharap jangan tadi kalau memang ini masalah keuangan, waktu jauh hari bisa dibahas. Kenapa hari ini itu diturunkan sebulan lagi pemilu," ujarnya.
Penunjukan Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Papua ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2025. Pelantikannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Senin (7/7). Fatoni pun mencatat sejarah sebagai pejabat pertama yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur di empat provinsi strategis.
