Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana mengatakan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2, Soeharto, harus dipertimbangkan serius.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat sipil dan para penyintas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Keputusan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto harus juga mendengar suara masyarakat sipil dan para penyintas kejahatan HAM era Orde Baru," kata Bonnie, Kamis (24/4/2025).
Kontroversi seputar pengusulan Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mencuat setelah namanya masuk dalam daftar 10 calon Pahlawan Nasional 2025.
Gelombang penolakan datang dari berbagai pihak, baik akademisi, aktivis HAM, maupun masyarakat umum.
Mereka menilai rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang sarat pelanggaran HAM dan praktik korupsi besar harus menjadi pertimbangan serius.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Mukhamad Sokheh, mengatakan bahwa perdebatan soal tokoh pahlawan adalah hal wajar, terutama jika menyangkut nama kontroversial seperti Soeharto. Ia menilai perlu langkah konkret dari pemerintah agar perdebatan ini tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan perpecahan.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Solusi yang dapat diambil adalah membentuk tim independen di bawah Kementerian Sosial untuk merumuskan titik temu kesadaran kolektif masyarakat lintas generasi. Tim ini bisa menjadi ruang akomodasi untuk menilai kelayakan gelar secara lebih adil dan objektif.
“Berdasarkan penelitian yang kami lakukan ada perkembangan cara pandang yang berbeda dari generasi yang mengalami masa pemerintahan Soeharto dengan generasi setelahnya, seperti milenial dan gen z. Cara pandang generasi muda yang lebih proporsional, profesional, dan adil bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi menampung masukan dari berbagai kalangan,” katanya,
