Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dan Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, menanggapi isu kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di sejumlah daerah.
“Ini baru saya dengar soal kelangkaan LPG di daerah ini, karena memang saya belum banyak komunikasi dengan wilayah. Tapi ini akan segera kita carikan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Kanang, Jumat (18/7).
Ia mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan bertemu sejumlah pejabat BUMN, termasuk dari Danantara dan Pertamina untuk membahas persoalan distribusi LPG subsidi.
“Kita akan ajak bicara, kenapa ini bisa terjadi. Apakah dukungan pemerintah kepada depo-depo gas sudah sesuai? Atau justru ada penimbunan, atau permainan kartel?” tegasnya.
Ia menegaskan, jika terjadi penyimpangan dalam distribusi, maka program pemerintah bisa gagal mencapai rakyat.
“Kalau itu terjadi, ini bahaya. Apa yang sudah dicanangkan dan dibelanjakan negara bisa tidak sampai ke masyarakat. Artinya ada pembegalan di tengah jalan. Dan itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada laporan gangguan produksi atau kecelakaan besar yang menyebabkan terganggunya pasokan gas.
“Gas kita tidak ada laporan kecelakaan besar atau gangguan produksi. Artinya masalahnya ada di distribusi,” ujarnya.
Terkait maraknya beras oplosan di sejumlah pasar, ia juga menyatakan keprihatinan. Terutama dalam konteks beras subsidi yang dikemas ulang dalam ukuran kecil.
“Perlindungan konsumen ini harus diperkuat. Apalagi sekarang banyak beras 10 kilo, 5 kilo yang dikemas jadi 3 kilo, dari non-subsidi ke subsidi. Nah, ini yang berbahaya,” ungkapnya.
Ia menilai praktik tersebut bisa menyesatkan konsumen karena beras subsidi dikurangi volumenya atau dikemas ulang dengan kualitas berbeda.
“Masyarakat tidak tahu, yang subsidi dikurangi volumenya. Ini jadi kendala serius,” pungkasnya.
