Ikuti Kami

Bupati Karolin Minta Jaminan Stok Blangko e-KTP ke Pusat

Blanko pencetakan e-KTP dan sistem perekaman harus melalui persetujuan dari Ditjen Dukcapil, Kemendagri.

Bupati Karolin Minta Jaminan Stok Blangko e-KTP ke Pusat
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat meninjau pembuatan e-KTP di Ngabang, Selasa (10/5). (istimewa)

Landak, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Landak dibawah kepemimpinan Bupati Landak Karolin Margret Natasa terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat salah satunya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Landak.

Baca: Megawati Akui Diinginkan Jadi Utusan Khusus ke Korea Utara

Namun, kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Landak tersebut masih terkendala dengan dukungan dari pemerintah pusat seperti blanko pencetakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan sistem perekaman harus melalui persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yakni Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Bupati Karolin mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan murah untuk masyarakat Kabupaten Landak.

"Saat ini seluruh kecamatan di Kabupaten Landak sudah bisa melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP di Kabupaten Landak, namun kendalanya hanya sistem perekaman harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat kurang lebih 7 jam lamanya. Selain itu, blangko e-KTP juga masih terbatas yang diberikan ke kita," ucap Karolin di Ngabang, Selasa (10/5).

Bupati Landak menjelaskan bahwa Kabupaten Landak merupakan satu-satunya daerah di Kalimantan Barat yang sudah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan termasuk untuk perekaman dan pencetakan e-KTP.

Baca: Megawati Bergelar Profesor Kehormatan dari SIA Korea Selatan

Bupati Karolin berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan regulasi terkait administrasi kependudukan yang memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tersebut, serta meminta jaminan ketersediaan Blangko e-KTP.

"Kami berharap pemerintah pusat juga harus membuat regulasi serta jaminan ketersediaan balngko e-KTP, sehingga kami juga bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien," terang Karolin.

 

Kontributor: yogen sogen

Quote