Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menilai tutupnya e-commerce banyak dipicu olehstrategi marketing pemasaran yang terlalu berlebihan.
Darmadi mengungkapan, strategi bakar duit e-commerce selama ini ibarat gelembung (bubble) yang sulit dipegang, penuh ketidakpastian.
Padahal, unsur kepastian adalah hal yang sangat fundamental, dalam membaca arah pasar.
Baca: Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 Agar Birokrasi Makin Lincah
Sejak awal, sudah bisa diprediksi, model bisnis semacam itu tidak akan mampu bertahan lama. Apalagi ini bisnis jasa. Bisnis yang tingkat risikonya cukup tinggi, jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain soal strategi bakar duit, Darmadi berpendapat, tutupnya JD.ID tak terlepas dari langkah mereka yang sering menabrak aturan dasar ekonomi, supply and demand.
Kerangka teori ini yang paling basic ini jelas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan rantai pasok (supply chain), agar semuanya berjalan normal.
Sementaramereka, melakukan hal yang sebaliknya. Merusak keseimbangan pasar dirusak dengan mengacaukanharga pasaran (predatory pricing). Inilahmembuat merekagagal mengikuti irama pasar.
Strategi bakar duit dan perilaku predatory pricing yang dilakukane-commerce, merupakan kesalahan besar yang berakibat fatal kepada mereka sendiri. Situasi ini pula yang membuat businessplan mereka menjadi kurang kredibel, beber Darmadi.
Dari sisi teori dan praktek, mereka jugamasih mentah. Mereka terlalu utopis dan tidak sadar, bahwa karakteristik pasar itu tidak bisa dimonopoli secara absolut, imbuh Bendahara Megawati Institute ini.
Merespons fenomena tumbangnya e-commerce dengan kapital besar, Darmadi menyarankan pemerintah, untuk membuat aturan yang berpijak pada prinsip keadilan ekonomi. Demi kepentingan bangsa dan negara.
Baca: Darmadi Durianto Kritisi Kebijakan Hiliriasi
Mengingat selama ini e-commerce bebas menjalankan praktik dan rencana bisnisnya tanpa filter yang ketat.
Sementara kontribusi mereka pun tidak begitu signifikan. Bahkan, aliran uang keuntungan hasil bisnis mereka,banyak mengalir ke luar negeri.
Saatnya negara atur bisnis e-commerce. Agar tidak ada lagi perilaku predatory pricing,yang selama ini anyak merugikan pelaku ekonomi dalam negeri,tegas anggota Badan Legislasi DPR itu.
