Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mendorong ekspansi besar-besaran terhadap BUMN, terutama dalam konteks pengadaan produk bernilai tinggi seperti pesawat.
“Seolah-olah kemudian dipaksa untuk memberi produk sekian dengan nilai sekian. Itu kan seperti pesawat Boeing, 3,2 miliar dolar, 50 pesawat. Ini kita siap nggak mengoperasikan pesawat itu? Garuda siap nggak mengoperasikan tiba-tiba kalau masuk begitu banyak pesawat, walaupun nanti bertahap atau bagaimana kita nggak tahu,” kata Darmadi, dikutip pada Rabu (6/8/2025).
Ia mempertanyakan kesiapan BUMN seperti Garuda Indonesia dalam menerima lonjakan jumlah armada tanpa perencanaan yang matang. Menurutnya, hal itu justru bisa menjadi bumerang.
“Tapi dengan planning-nya bagi pihak BUMN seperti Garuda ini, dia siap nggak? Jangan-jangan akibat terlalu overekspansi kayak gini, nanti malah tambah jebol BUMN-nya begitu. Nah ini seperti kayak gini harus diperhatikan juga,” lanjutnya.
Darmadi juga menyoroti lemahnya dukungan anggaran terhadap Kementerian Perdagangan, yang menurutnya seolah tidak dianggap sebagai kementerian strategis.
“Ini saya sebetulnya cukup prihatin dengan kementerian perdagangan ini. Kenapa? Karena apa? Ini kementerian perdagangan seolah-olah tidak dijadikan kementerian strategis. Karena anggaran yang dipresentasikan kemarin di Komisi 6, itu dari 1,8 T pagu 2025, 2026 indikatifnya turun jadi 1,1 triliun rupiah. Bayangin turunnya berapa besar,” ungkapnya.
Menurut Darmadi, penurunan anggaran ini sangat memprihatinkan karena bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar operasional.
“Itu kalau saya tanya kemarin di Laker dengan Menteri, itu hanya cukup untuk gaji dan gaji aja nggak cukup. 2026 dengan angka sekian. Berarti apa? Belum lagi pos-pos lain, dirjen pemberdayaan ekspor, tinggal 5 miliar anggarannya. Dari 76 miliar tinggal 5 miliar. Kemudian perlindungan konsumen tertip niaga, tinggal 30 miliar dari 190 miliar. 119 miliar,” jelasnya.
Dampaknya, berbagai program penting seperti pemberdayaan ekspor dan perlindungan konsumen dinilai akan lumpuh total.
“Artinya apa? Artinya pemberdayaan ekspor kita mana bisa jalan? Kalau anggarannya hanya tinggal sekian, tinggal 5 miliar. Bagaimana dengan PKTN-nya? Perlindungan Konsumen Tertip Niaga Pemberantasan Barang-barang Ilegal. Itu kan, mau omong kosong apa kan? Jadi artinya apa? Ini kementerian perdagangan kalau dengan anggaran kayak gini, ini bisa lumpuh. Lumpuh, nggak berjalan. Itu yang akan terjadi,” tegas Darmadi.
Ia pun mendesak pemerintah untuk lebih serius melihat peran strategis Kementerian Perdagangan dalam menghadapi tantangan global, termasuk dalam menciptakan dan menembus pasar-pasar baru.
“Nah, ini kita mohon pemerintah, serius. Karena ini kan soal perang tarif ini, bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap kementerian perdagangan agar bisa menembus pasar-pasar lain. Ini menciptakan pasar baru ya? Ya, salah satunya kan. Tapi dengan anggaran sekian, apa yang bisa kita harapkan dari kementerian perdagangan? Nah, ini menjadi isu penting. Untuk kita harus bahas bersama dengan pemerintah jauh lebih dalam, supaya pemerintah tahu bahwa kementerian ini kementerian strategis. Tapi kalau dibuat tidak strategis, ya boro-boro kita harapkan ekspor yang lain,” pungkasnya.
