Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan pentingnya keadilan agraria dalam pembangunan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam sambutannya saat membuka Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan DPR RI di Hotel Duta Kota Tarakan, Selasa (3/6/25), Deddy menyatakan bahwa urusan tanah adalah urusan “hidupnya orang.”
“Tanah tidak akan pernah bertambah, yang bertambah itu manusianya,” ujarnya.
Deddy menyoroti ketimpangan yang masih terjadi dalam penguasaan tanah. Ia menyayangkan situasi di mana korporasi dapat menguasai ratusan ribu hektar, sementara rakyat harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sebidang kecil tanah.
“Kita merdeka untuk keadilan agraria, bukan agar hanya ganti kulit penjajah,” jelasnya.
Menurutnya, lambannya pendistribusian lahan kepada rakyat sangat kontras dengan kemudahan yang diberikan kepada korporasi dalam menguasai lahan sawit maupun tambang dalam jumlah besar.
Ia berharap keberadaan Satuan Tugas (Satgas) yang baru-baru ini meninjau penguasaan lahan perusahaan sawit di Kaltara dapat memberikan solusi konkret. Ia mengusulkan agar lahan yang terbukti bermasalah tidak diambil alih oleh BUMN atau satu entitas besar saja, melainkan dialokasikan kepada rakyat melalui mekanisme “bank tanah” pemerintah.
“Ada kebun yang mengambil tanah hutan, bagi dong kepada rakyat, dimulai dari rakyat yang ada di sekitar situ juga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy menyatakan bahwa pembagian tanah kepada rakyat merupakan wujud nyata dari kemerdekaan sejati.
“Kalau tidak, ya sekalian saja Belanda terusin kemarin, apa bedanya kita cuma beda warna kulit doang sama-sama niatnya menjajah orang-orang biasa,” cetusnya.
Ia juga menyoroti kendala regulasi yang sering kali menghambat penyelesaian persoalan agraria, seperti kasus lahan tidak produktif milik Pertamina yang sulit dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tarakan karena melibatkan banyak instansi pemerintah.
“Kadang-kadang kita mikir, presiden saja belum tentu bisa beresin apalagi kita,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Deddy menekankan bahwa perjuangan mengurus tanah untuk rakyat bukan sekadar program, melainkan sebuah “jihad”.
“Karena di sana itu kayak gini Pak, untuk dia hidup, untuk dia berusaha. Jadi enggak bisa main-main,” pungkasnya.
