“Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari konflik agraria yang berlarut-larut.”
Oleh : Ananda Okctaviani, Jum'at, 11 September 2026 12:00 WIB
Deddy: Pak, Kekerasan terhadap rakyat dimana-mana itu.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 10 September 2026 22:00 WIB
Sudirta: Caranya bagaimana? Mohon, mulai hari ini dipikirkan konsepsi baru. Konsepsi apa?, konsepsi pencegahan, bukan penegakan hukum.
Oleh : Syahrul Arsyad, Minggu, 30 Agustus 2026 14:00 WIB
Persoalan konflik agraria menyangkut rasa keadilan, perlindungan hak rakyat dan bagaimana hukum digunakan di lapangan.
Oleh : Syahrul Arsyad, Minggu, 23 Agustus 2026 10:00 WIB
"Ini mengawali kebijakan reforma agraria tidak hanya di ranah hukum, tetapi hingga menyentuh akar persoalan warga Jakarta."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 01 Agustus 2026 12:01 WIB
Menurut Rio, dialog tersebut merupakan wujud komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mengawal kebijakan reforma agraria.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Sabtu, 01 Agustus 2026 06:51 WIB
Citra Pitriyami: Pada prinsipnya, kita sama-sama orang Pangandaran, damai lah.
Oleh : Syahrul Arsyad, Kamis, 23 Juli 2026 10:00 WIB
“Persoalan mereka adalah bahwa desa di Kemuning itu kemudian dijadikan kawasan hutan."
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 19 Juni 2026 18:00 WIB
“Tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga sumber kehidupan, tempat tinggal, dan warisan bagi generasi berikutnya.”
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 04 Juni 2026 12:17 WIB
Komisi II akan mendorong agar BPN bersama pemerintah daerah bekerja lebih serius dalam menyelesaikan konflik agraria di Kaltara.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Sabtu, 04 Oktober 2025 12:40 WIB
Negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah. Pansus ini harus menjadi alat politik rakyat untuk mendapatkan hak atas tanahnya secara adil
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Jum'at, 03 Oktober 2025 15:34 WIB
“Tanah tidak akan pernah bertambah, yang bertambah itu manusianya,” ujarnya.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Sabtu, 14 Juni 2025 00:00 WIB
Maraknya sengketa lahan di Kalimantan Barat disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 24 Maret 2025 10:05 WIB
/rendering in 0.6194 [104]
