Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi lll DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sudin, meluncurkan Program Rumah Partisipasi Publik bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025). Program ini dijalankan serentak di kantor DPD dan seluruh DPC se-Provinsi Lampung.
“Rumah partisipasi ini membuka pintu partai bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun laporan terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, ekonomi kerakyatan, hingga persoalan sosial,” kata Sudin dalam amanatnya saat menjadi pembina upacara di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung.
Ia menjelaskan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal partai.
“Tujuannya jelas, memastikan suara rakyat sampai dan direspons sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya.
Sudin menambahkan, program ini tidak hanya dijalankan secara tatap muka di kantor partai, tetapi juga tersedia dalam bentuk layanan daring melalui media sosial resmi dan call center.
Dengan begitu, masyarakat dari berbagai daerah di Lampung tetap dapat berpartisipasi tanpa terhalang jarak.
Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi tiga pilar partai, yaitu eksekutif, legislatif, dan struktural.
“Ketiga pilar ini harus solid. Tanpa sinergi, aspirasi rakyat hanya akan menjadi catatan. Dengan sinergi, aspirasi rakyat bisa menjadi kebijakan publik yang bermanfaat,” jelas Sudin.
Ia menegaskan bahwa hadirnya Rumah Partisipasi Publik merupakan bentuk nyata akuntabilitas politik PDI Perjuangan. Partai, kata dia, tidak hanya hadir saat kampanye pemilu, tetapi juga setiap kali rakyat membutuhkan.
Sudin juga mengajak seluruh kader dari tingkat DPD hingga DPC untuk konsisten menjalankan program tersebut.
“Pastikan kantor partai menjadi ruang yang ramah, terbuka, dan nyaman bagi masyarakat. Pastikan pula setiap pengaduan diproses cepat, tepat, dan transparan,” ucapnya.
Di akhir amanatnya, Sudin menekankan bahwa momentum HUT ke-80 RI harus dimaknai sebagai panggilan untuk memperkuat ideologi, meningkatkan kapasitas kader, serta membangun kepercayaan publik.
“Dengan semangat ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, mari kita buktikan bahwa politik adalah sarana pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” pungkasnya.
