Palembang, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo menemui para kepala desa di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) di Kota Palembang, Minggu (25/11) dan disambut ribuan kepala desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, polides.
Baca: Bidik 70 Persen Suara, Jokowi: Kampanye "door to door"
"Pembangunan yang telah dikerjakan dalam empat tahun ini orientasinya kita balik, pembangunan dimulai dari desa," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan dana desa telah dikucurkan sebanyak Rp147 triliun dalam empat tahun ini untuk 74.000 desa di seluruh Tanah Air.
Ia berpesan agar pembelian materialnya untuk pembangunan desa yang menggunakan dana desa dilakukan di desa itu juga, kalau di desa tidak ada beli paling jauh di kecamatan agar uangnya bergerak tetap di wilayah tersebut.
"Jangan biarkan uang itu kembali ke Jakarta, jangan biarkan uang itu kembali ke kota, semakin banyak uang beredar di desa kesejahteraan ekonomi masyarakat desa semakin baik," katanya.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar proyek pembangunan desa menggunakan tenaga kerja dari desa setempat sehingga uang terus berputar di desa-desa.
"Saya akan survei penurunan kemiskinan, gizi buruk, stunting seberapa besar. Jangan sampai ada lagi gizi buruk, stunting, kerdil ini menyangkut SDM kita ke depan. Kita harus bersaing dengan negara-negara lain kalau tidak disiapkan sangat berat," katanya.
Dana desa, kata Presiden juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas unggulan desa misalnya pengembangan pariwisata seperti yang dilakukan program kreatif desa Umbul Ponggok di Desa Ponggok yang berhasil meraih pendapatan Rp14 miliar.
"Tolong dilihat di Sumsel ini punya potensi apa. Tempat lain bangun apa, copy saja," katanya.
Presiden menyadari bahwa di Sumsel khususnya ada dua problem besar menyangkut harga sawit dan karet yang turun karena memang rendahnya serapan pasar global.
Ia mengatakan bukan hal yang mudah untuk mengatasi persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui intervensi kebijakan pemerintah tersebut.
Namun ia menegaskan pemerintah sedang terus berupaya agar persoalan tersebut bisa dicarikan jalan tengahnya melalui misalnya pengembangan B20 dengan sawit dan proyek infrastruktur diwajibkan menggunakan karet.
Baca: Jokowi: Orang Kaya ke Pasar, Tidak Belanja Tapi Bilang Mahal
Presiden juga pada kesempatan itu menanyakan kepada kepala desa dan pendamping desa terkait penyurunan pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa.
"Apakah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa masih dianggap sulit? Benar? Kok empat tahun lancar-lancar saja? Tapi sulit? Karena apa? Maju coba. Tapi jangan minta sepeda," tanya Presiden.
Dua perwakilan pun maju ke panggung menceritakan kesulitan mereka dalam menyusun laporan.
Merespon hal itu Presiden berjanji dalam enam bulan mulai tahun depan akan fokus mengevaluasi peraturan-peraturan yang membuat tidak efisien dan efektif.
