Jakarta, Gesuri.id - Dicoretnya pembangunan proyek rel kereta api Palembang-Jambi oleh Presiden Jokowi, tentu menimbulkan kekecewaan pada sebagian masyarakat Sumatera bagian Selatan khususnya konstituennya di Jambi.
Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus menjelaskan, jika proyek tersebut bukan berarti dihapus, melainkan hanya ditunda.
Baca: Tjahjo: Percepatan Pembangunan Era Jokowi Luar Biasa
“Tahun 2015, Komisi VI DPR RI, termasuk saya sendiri di dalamnya bersama pemerintah menyetujui anggaran sebesar Rp 2 Triliun untuk PT KAI membeli rolling stock atau gerbong kereta lah bahasa awamnya, untuk kereta lintas Sumatera,” kata Wakil Rakyat Daerah Pemilihan asal Jambi ini kepada wartawan, Jumat (20/4/2018).
“Nah artinya apa, DPR dan pemerintah memang berniat dan sudah serius untuk bangun kereta lintas Sumatera. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Rp 2 Triliun bukan dana yang yang kecil. Kalau diberikan untuk replanting sawit, bisa 500 hektar untuk 250 KK selama 5 tahun,” katanya lagi.
Baca: Jokowi Minta PSN Terintegrasi dengan Pembangunan Daerah
Ihsan melanjutkan, jika DPR dan pemerintah juga mengucurkan dana lewat Kementerian Perhubungan untuk pembangunan rel dan pembebasan lahan. Dalam perjalanan, banyak sekali kendala dalam pembebasan tanah sehingga dana yang sudah dialokasikan di PT KAI tidak terpakai sampai 2017.
“Bahwa masalah pembebasan lahan bukan hal yang mudah, karena di dalamnya ada peranan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, dan lain-lain,” ucapnya.
Alhasil, dana Rp 2 Triliun di KAI mangkrak tidak terpakai, maka tahun 2017 diputuskan untuk dialihkan sementara.
“Kenapa dialihkan, pertama Karena mubazir, kedua Economic Cost untuk KAI yang berupa Perseroan Terbatas, ketiga dampak buruk pada financial performance perusahaan, dan lain-lain,” jelasnya.
“Tapi jangan khawatir. Proyek ini hanya ditunda, bukan diakhiri. Perencanaannya sudah matang, terkendala hanya di pembebasan lahannya yang sekarang sedang terus dilaksanakan,” tambah Ihsan.
Kesimpulannya, lanjut dia, memang tidak mudah membuat suatu perubahan, perlu kerjasama yang baik antara DPR, pemerintah dan masyarakat. Semua punya peranan nya masing-masing, tidak bisa kerja sendiri-sendiri.
“Makanya saya selalu mengatakan Bersama Kita Bisa,” tutupnya.
