Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kementerian terkait agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat terintegrasi dengan pembangunan daerah.
"PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Misalnya, tol laut, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat terutama di daerah-daerah kepulauan," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Rapat Terbatas bertopik "Evaluasi Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional (PSN)" di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).
Baca: Jokowi Ingin Pekerjaan Daerah Pakai Sistem Padat Karya Tunai
Menurut pria yang diusung kembali PDI Perjuangan dalam Pilpres 2019 itu, setiap proyek strategis nasional harus memberikan dampak kepada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan pembangunan.
Kepala Negara meminta kabinetnya untuk segera menyelesaikan pengerjaan PSN yang belum tuntas pada 2017.
Baca: Jokowi Targetkan Akhir 2019 Merak-Banyuwangi Tersambung Tol
"Begitu pula dengan program dan proyek strategis nasional yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018 terus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," tegas Jokowi.
Sejumlah pejabat yang menghadiri pertemuan itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
Baca: Jokowi: Kita Memandang Masa Depan dengan Optimisme
Selain itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
