Solo, Gesuri.id — Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Jawa Tengah, Jumat. Kunjungan ini bertujuan memantau langsung kondisi sektor jasa keuangan perbankan serta evaluasi program kerja pemerintah di daerah.
Dalam agenda sarasehan tersebut, legislator dari Dapil Jawa Tengah 5 ini menerima laporan kinerja dari jajaran pimpinan OJK Solo, Bank Indonesia (BI) Solo, hingga para kepala cabang perbankan setempat.
Paparan tersebut mencakup pertumbuhan aset, penyaluran kredit atau pembiayaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat Non-Performing Loan (NPL), hingga evaluasi program kerja.
Baca: Ganjar Pranowo Kenang Wafatnya Guruh: Kehilangan Tokoh
Didik menyampaikan bahwa pemantauan langsung ke daerah sangat krusial agar pemerintah pusat dan DPR RI dapat menyerap aspirasi riil dari pelaku industri perbankan di lapangan.
“Kedatangan kami dari Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menyerap aspirasi langsung di daerah. Bagi kami di legislatif, informasi ini penting untuk menentukan dukungan regulasi apa yang dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan sektor perbankan dan ekonomi nasional,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Meski menilai kinerja perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Solo Raya menunjukkan tren positif berdasarkan data OJK dan BI, Didik menekankan agar capaian tersebut berdampak langsung pada masyarakat bawah.
“Bagi saya, hal terpenting bukanlah seberapa tinggi angka-angka yang tercapai, melainkan bagaimana kredit yang disalurkan benar-benar dirasakan oleh wong cilik dan pelaku usaha kecil, bukan hanya pengusaha besar. Pesan saya, bekerjalah dengan hati, jangan hanya mengejar target,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Solo, Mohammad Mufid, memaparkan sejumlah program strategis yang disinergikan dengan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Salah satunya melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di setiap kabupaten/kota untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
“OJK juga memiliki program GENCARKAN untuk menjalankan edukasi keuangan secara masif, merata, terarah, komprehensif, dan ditanamkan sejak dini,” pungkasi Mufid.
