Bandung, Gesuri.id – DPRD Jawa Barat memastikan akan membahas secara terbuka isu gaji dan tunjangan anggota dewan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua DPRD Jabar yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan rapat pimpinan yang digelar Selasa (9/9/2025) di Gedung DPRD Jabar, Bandung, akan fokus pada transparansi besaran penghasilan legislatif.
“Besok akan ada rapat pimpinan. Teman-teman media bisa langsung datang ke kantor DPRD. Jam 10.00 WIB ya,” kata Ono, Senin (8/9/2025).
Ono menegaskan forum tersebut penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan terkait hak keuangan anggota DPRD Jabar yang kerap menimbulkan pro dan kontra. “Kami ingin semua jelas, terbuka, agar tidak ada kesalahpahaman publik,” ujarnya.
Mengacu pada Peraturan Gubernur Jabar Nomor 189 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, total penghasilan anggota DPRD Jabar bisa mencapai sekitar Rp90 juta per bulan. Angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai tunjangan, termasuk jabatan, komunikasi, perumahan, dan transportasi, bukan gaji pokok semata.
Besaran itu menimbulkan perdebatan. Sebagian masyarakat menilai terlalu tinggi dibanding kondisi ekonomi rakyat, sementara sebagian lainnya menilai sesuai aturan yang berlaku.
Wakil Ketua DPRD Jabar lainnya, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa besaran penghasilan bukanlah keputusan lokal semata. “Pemerintah pusat melalui Kemendagri yang mengatur soal itu. Jadi bukan kebijakan DPRD Jabar,” jelasnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagai dasar hukum utama.
Rapat pimpinan juga diperkirakan akan membahas evaluasi Pergub Jabar Nomor 189 Tahun 2021 dalam konteks kondisi keuangan daerah serta respons publik. Meski tidak bisa mengubah aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, DPRD Jabar berkomitmen menyampaikan masukan kepada eksekutif dan membuka penjelasan seluas-luasnya kepada masyarakat.
“Transparansi ini penting agar masyarakat paham bagaimana sistem gaji dan tunjangan anggota dewan ditetapkan,” tandas Ono.
