Semarang, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menyebutkan sektor parkir umum sebenarnya menjadi primadona untuk meningkatkan PAD, tetapi kebocoran dari penerimaan retribusi membuat tidak mencapai target PAD.
Ia mencontohkan target PAD dari parkir umum yang ditargetkan sebesar Rp4 miliar pada 2017 ternyata tidak tercapai karena hanya mampu menyumbang PAD sebesar Rp2,5 miliar.
Baca: DPRD Kota Manado Ingatkan Larangan Pungutan Liar
Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan sistem parkir berlangganan untuk memutus mata rantai kebocoran penerimaan retribusi parkir, mulai juru parkir, pemilik lahan parkir, hingga petugas penarik retribusi.
"Kalau parkir berlangganan diberlakukan, saya optimistis PAD dari sektor parkir umum bisa mencapai Rp20 miliar dalam setahun. Realisasinya, sekarang ini kebocorannya kan masih besar," katanya di Semarang, Jumat (29/6).
Sistem parkir berlangganan, kata dia, bisa diterapkan bagi pemilik kendaraan asli Kota Semarang dengan membayar sekali saja retribusi parkir yang dibarengkan pembayarannya dengan pajak kendaraan.
"Jadi, masyarakat tidak perlu repot harus bayar parkir terus-menerus setiap parkir. Tetapi, parkir berlangganan ini hanya untuk parkir umum, berbeda dengan parkir khusus," katanya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Semarang M Khadik mengaku masih melakukan kajian konsep penataan parkir yang paling pas, terutama terkait mekanisme penarikan retribusi parkir umum.
Ada dua konsep yang sedang dibahas, kata dia, yakni sistem parkir berlangganan dan penggunaan alat "parking meter", tetapi kemungkinan yang lebih memungkinkan adalah parkir berlangganan.
Baca: Menkop UKM Buka Expo Budaya Nusantara dan Orasi Pancasila
Untuk mempersiapkan konsep tersebut, Dishub Kota Semarang telah mengirimkan tim untuk melakukan studi banding ke 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan sistem parkir berlangganan.
Khadik mengatakan penataan sistem parkir umum mendesak dilakukan karena kemacetan yang kian parah, selain karena target pendapatan dari sektor parkir dinaikkan dari Rp4 miliar menjadi Rp15 miliar.
