Kulon Progo, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Sri Murdopo meminta pemkab memperhatikan UMKM di setiap wilayah.
UMKM di Kulon Progo mempunyai peran penting dalam menggerakan perekonomian wilayah. Keberadaannya tersebar, dengan sumber daya lokal yang bekerja, serta memberdayakan potensi setempat. UMKM sangat berperan meningkatkan ekonomi daerah dalam mengurangi kemiskinan.
Baca: Hendi: Wirausahawan Representasi Kepedulian Kemajuan Bangsa
"Kami berharap RAPBD 2019 mengakomodir pemberdayaan dan pengembangan UMKM, dan menyertakan tambahan modal ke BUMDes supaya mudah diakses pelaku UMKM," katanya di Kulon Progo, Selasa (25/9).
Sementara itu Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dalam penyampaian RAPBD memproyeksikan penapatan APBD 2019 sebesar Rp1,289 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp225,59 miliar, yang terdiri dari pajak daerah Rp63,77 miliar, retribusi daerah Rp10,29 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16,00 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp13,5 miliar.
Dibandingkan dengan PAD 2018 terdapat kenaikan 8,49 persen atau sekitar Rp18,52 miliar. Kenaikan ini dari semua factor pendapatan daerah, baik pajak retribusi maupun kekayaan yang dipisahkan.
Baca: Akhid Minta BPBD Kulon Progo Buat Profil Kebencanaan
Dana perimbangan sebesar Rp733,64 miliar atau turun dari 2018 sebesar Rp260,4 miliar karena belum memperhitungkan transfer pusat atas dana alokasi umum (DAU). Diperkirakan DAU nanti sebesar Rp705,86 miliar dan bagi hail pajak Rp27,67 miliar. Dari pos pendapatan lain-lain yang sah, diproyeksikans ebsar Rp330,28 miliar. Angka ini naik 0,24 persen dari 2018.
Dari pos belanja sebesar Rp1,280 triliun yang terdiri belanja tidak langsung Rp686 miliar dan belanja langsung Rp594 miliar. Sedangkan dari pos pembiayaan akan ada pendapatan sebesar Rp12 miliar.
