Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Desember 2025, progres fisik pembangunan jalan dan jembatan telah mencapai sekitar 78 persen
“Progres terakhir yang saya lihat, pembangunan fisik 2025 ini ada 52 paket jalan dan 21 paket jembatan. Seluruhnya sudah terkontrak,” ujar Lesty kepada wartawan, Senin (15/12)
Lesty menjelaskan, batas akhir pelaksanaan kegiatan fisik jatuh pada 20 Desember 2025, seiring dengan penutupan buku anggaran. Seluruh capaian tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi penting dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap
“Karena setelah tanggal itu sudah tutup buku. Ini tentu akan menjadi evaluasi besar untuk kegiatan di 2026,” jelasnya.
Menurut Lesty, kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung sejauh ini dinilai sudah berjalan baik. Namun demikian, ia menegaskan masih diperlukan evaluasi teknis di lapangan, terutama terkait kualitas pekerjaan.
“Apa yang dilakukan BMBK ini sudah baik, sudah oke. Tapi tetap butuh evaluasi, misalnya pekerjaan beton yang drainasenya belum ter-cover,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian besar pekerjaan jalan provinsi tahun ini menggunakan konstruksi beton, sehingga pengawasan terhadap kelengkapan infrastruktur pendukung harus diperketat
Lesty juga menyoroti pentingnya profesionalitas dalam pemilihan kontraktor pelaksana. Ia meminta agar ke depan proses seleksi lebih ketat guna meminimalisir keterlambatan dan kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.
“Evaluasi ke bawahnya harus lebih profesional lagi dalam memilih teman-teman kontraktor. Teman-teman BMBK juga harus lebih masif turun ke lapangan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang diterimanya, meski seluruh paket jembatan sudah terkontrak, terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan progres.
“Target jembatan 21 paket dan semuanya sudah terkontrak. Tapi memang ada beberapa yang progresnya mundur. Kalau ditotal, progres fisik 2025 sekitar 78 persen,” jelas Lesty.
Terkait rencana pembiayaan pembangunan jalan tahun 2026 melalui skema pinjaman daerah Rp1 Triliun Lesty mengungkapkan bahwa pembahasan masih dalam tahap penggodokan antara eksekutif dan legislatif.
“Untuk peminjaman ini saya belum monitor detailnya, karena masih ada penggodokan dari teman-teman eksekutif terkait sumber pinjamannya,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan serta berkurangnya transfer ke daerah turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah provinsi.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
“Ini semua saling terkait. Jadi kita masih menunggu finalisasi dari BPKAD dan TAPD,” ungkapnya.
Lesty mengakui masih banyak ruas jalan provinsi yang menjadi keluhan masyarakat karena belum tersentuh perbaikan selama bertahun-tahun. Berdasarkan informasi dari pihak eksekutif, terdapat empat wilayah yang menjadi fokus perhatian.
“Pak Gubernur ingin penanganan lebih masif di wilayah tengah seperti Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, hingga Way Kanan. Di empat kabupaten ini memang PR jalan provinsinya paling banyak,” pungkas Lesty
