Simalungun, Gesuri.id - Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pertanian serta pihak Pupuk Indonesia (PI) untuk meminta penjelasan terkait belum turunnya harga pupuk bersubsidi di tingkat kios meskipun pemerintah telah menetapkan penurunan harga.
“Kami akan rapatkan dulu untuk menindaklanjuti hal ini. Harus diperjelas dulu, berapa besaran biayanya, hitungan angkutannya, dan termasuk klasifikasi wilayahnya,” kata Maraden, Jumat (7/11/2025).
Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dari harga sebelumnya dan diberlakukan secara nasional. Namun, di Kabupaten Simalungun, kebijakan tersebut belum dirasakan para petani di lapangan.
Maraden menjelaskan, perbedaan harga antar daerah memang bisa terjadi karena adanya faktor biaya distribusi dari gudang hingga ke kios. Namun, ia menegaskan bahwa selisih tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penerapan HET baru di tingkat petani.
“Iya, kan hitung-hitungannya tiap daerah bisa berbeda. Ada HET-nya, kemudian per kilometer angkutannya juga harus dihitung. Tapi tetap harus transparan dan sesuai ketentuan,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan, Komisi II DPRD Simalungun berencana menggelar rapat kerja bersama dinas terkait untuk memastikan kebijakan penurunan harga pupuk subsidi benar-benar terlaksana di lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para petani yang selama ini terbebani harga tinggi di tengah meningkatnya biaya produksi pertanian.
