Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta pemerintah segera mencari penyelesaian menyeluruh terhadap kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Menurut Edi, kemacetan yang berulang dan berlangsung cukup lama sudah berdampak pada aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan.
Persoalan itu kembali mendapat sorotan setelah warga mendatangi kantor ASDP Cabang Ketapang. Sekitar 100 orang dari berbagai unsur masyarakat ikut dalam aksi tersebut. Mereka mengeluhkan kemacetan yang sudah terjadi sekitar empat bulan dan membuat aktivitas sehari-hari ikut terganggu. Antrean kendaraan bahkan dilaporkan sempat mencapai sekitar 12 kilometer.
“Kalau ini sudah berlangsung berbulan-bulan, tentu kita harus lihat persoalannya secara utuh. Jangan hanya bicara kendaraan yang antre. Ada masyarakat yang setiap hari hidup dan beraktivitas di sekitar pelabuhan, ada yang berdagang, bekerja, anak-anak sekolah, dan ada juga masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).
Legislator PDI Perjuangan itu meminta Kementerian Perhubungan bersama ASDP dan pemerintah daerah duduk bersama mengevaluasi pola penanganan yang selama ini dilakukan. Lebih lanjut disampaikan bahwa evaluasi perlu melihat kapasitas pelabuhan, pengaturan kendaraan sebelum masuk pelabuhan, proses boarding, bongkar muat, kesiapan kapal hingga pengaturan arus kendaraan di jalan menuju Ketapang.
Disisi lain, terkait dengan persoalan kendaraan ODOL sudah harus ditertibkan. Namun, penertiban tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban atas kemacetan yang terus berulang.
“ODOL tetap harus ditangani, tetapi jangan kemudian semua persoalan kemacetan dibebankan ke sana. Kita harus lihat juga apakah kapasitas pelabuhannya memadai, bagaimana pola antreannya, boarding-nya, pergerakan kapalnya, sampai koordinasi di lapangan. Kalau macetnya terus berulang, berarti ada sistem yang harus kita benahi,” ujarnya.
Edi mengatakan keberadaan Pelabuhan Ketapang memiliki peran penting bagi pergerakan orang maupun distribusi barang antara Jawa dan Bali. Karena itu, kelancaran operasional pelabuhan harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur menuju pelabuhan.
“Pelabuhan ini pintu pergerakan ekonomi. Tetapi jangan sampai karena aktivitas di pelabuhan, warga di sekitarnya malah kesulitan bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memastikan dua-duanya berjalan, pelayanan penyeberangan lancar dan masyarakat juga tidak kehilangan aksesnya,” pungkasnya
