Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menegaskan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh harus dilakukan dengan pendekatan sosial dan mitigasi yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.
“Kita melihat semangat dari pemerintah pusat untuk percepatan recovery ini luar biasa. Tetapi di lapangan masih ada kendala, misalnya dalam pembebasan lahan, termasuk proyek jalan tol yang masih menyisakan sekitar 45 warga yang belum bisa diajak berdiskusi,” kata Edi usai agenda peninjauan ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau langsung progres pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, DPR menekankan pentingnya percepatan recovery yang terintegrasi dan menyentuh aspek sosial masyarakat.
“Ini bagian dari seni rekayasa sosial. Ketika kita membangun, misalnya pelebaran sungai dari 25 meter menjadi 60 meter, masyarakat tentu akan merasa khawatir. Maka perlu ada tim khusus yang memberikan penjelasan secara menyeluruh bahwa langkah tersebut aman dan sudah disertai dengan penanganan di bagian hulu,” jelas Politisi PDI Perjuangan.
Menurut Edi, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga harus mengedepankan social engineering agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat proyek yang dijalankan pemerintah.
“Jangan asal bangun. Harus ada diskusi, libatkan pemerintah daerah. Kita juga melihat adanya peran Menteri Dalam Negeri sebagai ketua satgas pemulihan bencana. Seharusnya ada pembagian tim yang jelas, siapa dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta apa saja kendala dan mitigasinya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar program pemulihan tidak terhambat, termasuk dalam proses pembebasan lahan yang kerap menjadi kendala di lapangan.
“Kami mendapat masukan bahwa saat terjadi bencana, banyak vendor dan kontraktor lokal yang tidak dilibatkan. Padahal mereka punya kemampuan. Harapan kami, semua pihak yang memiliki potensi bisa dilibatkan agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, termasuk pelaku usaha kecil dan kontraktor daerah, agar dampak pemulihan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat terdampak.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Komisi V DPR RI berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
