Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto meminta pemerintah daerah hingga lurah aktif turun tangan untuk menyikapi penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah,
"Kami dorong Pemkab, Pemprov, Dinas Sosial, Camat, Lurah harus aktif," paparnya.
Menurutnya para pejabat itu harus turun tangan membantu proses reaktivasi BPJS Kesehatan milik warga miskin yang dinonaktifkan. Sebagai bentuk tanggungjawab.
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
"Sebagaimana amanat undang-undang, Pemda harus aktif. Jangan sampai penonaktifan itu mengakibatkan makin banyak orang jatuh miskin," ujarnya.
"Artinya ini negara gagal memberikan layanan kesehatan bagus orang miskin," katanya.
Pihaknya di Komisi IX akan segera mengundang Kemensos, BPJS, dan Bappenas, untuk menelusuri data 7,3 juta kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan.
"Jangan sampai setelah ditelusuri di dalam 7,3 juta itu ada orang miskin," tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi menjelaskan pihaknya akan membantu proses reaktivasi kembali. Dengan cara bertahap.
"Bisa lapor ke kami melalui operator desa. Dari Operator desa akan melakukan pendataan, validasi kembali dan memverifikasi," terangnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Dari hasil verifikasi itu nantinya jadi dasar pihaknya untuk menginput ke sistem milik Kemensos. Setelah itu tinggal menunggu persetujuan pengaktifan.
"Kita baru jalan reaktivasi 60 persen. Target selesai secepatnya. Saat ini PBI banyak yang membutuhkan," ujarnya.
"Jadi kita berharap percepatan koordinasi dengan BPJS dan Kementrian Sosial," imbuhnya.
