Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu lonjakan harga obat yang akan memukul industri farmasi, fasilitas kesehatan, hingga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Edy mengungkapkan bahwa industri farmasi di Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat rentan. Pasalnya, ketergantungan terhadap Bahan Baku Obat (BBO) impor masih sangat tinggi, yakni mencapai 85 hingga 95 persen.
Baca: Ganjar Ingatkan Kader Banteng se-Jatim: Jaga Uang Rakyat
"Sebagian besar bahan baku tersebut berasal dari China dan India. Saat rupiah melemah, harga bahan baku impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya, biaya produksi obat meningkat dan tekanan akan dirasakan oleh seluruh rantai layanan kesehatan," ujar Edy dalam keterangan tertulisnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, dampak dari tekanan ekonomi ini tidak sederhana. Perusahaan farmasi nasional kini dihadapkan pada dilema besar karena harga obat yang masuk dalam program pemerintah maupun e-katalog tidak bisa serta-merta dinaikkan begitu saja.
"Perusahaan farmasi harus menanggung kenaikan biaya produksi, sementara harga jual obat belum tentu bisa langsung naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, produsen pasti akan mengajukan penyesuaian harga," tuturnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini menilai risiko terbesar justru mengintai program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Kenaikan harga obat berpotensi menambah beban pembiayaan kesehatan nasional yang saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan.
Jika tidak segera diantisipasi, fasilitas kesehatan yang bergantung pada skema BPJS Kesehatan akan kesulitan. Ujung-ujungnya, ketersediaan obat di rumah sakit atau puskesmas bisa terganggu, dan pasien akan dipaksa membeli obat secara mandiri menggunakan uang pribadi.
"Bahkan, dalam jangka panjang, perusahaan dengan arus kas terbatas akan kesulitan modal kerja untuk membeli bahan baku. Dampak terburuknya bisa merembet ke sektor ketenagakerjaan (PHK) di industri farmasi," kata Edy memperingatkan.
Melihat situasi yang terus berulang ini, Edy meminta pemerintah tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia mendesak pemerintah mempercepat agenda kemandirian farmasi nasional sebagai solusi jangka panjang.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
Edy menyayangkan masih minimnya dukungan konkret terhadap riset dan pengembangan bahan baku obat di dalam negeri, padahal kemandirian ini merupakan pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan nasional.
"Selama ketergantungan impor masih sangat tinggi, setiap kali rupiah melemah kita akan menghadapi masalah yang sama," cetus Edy.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan menjadi bahan baku farmasi lokal.
Namun, investasi riset dari pemerintah dinilai masih jauh dari kata cukup.
"Pemerintah harus serius memperkuat riset bahan baku obat dengan mendukung perguruan tinggi, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan industri farmasi. Kemandirian farmasi tidak akan pernah lahir tanpa adanya keberpihakan anggaran dan political will yang kuat dari pemerintah," pungkasnya.
