Jakarta, Gesuri.id - Penambahan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hilirisasi industri dinilai penting untuk mempercepat proses sertifikasi produk sekaligus mendukung peningkatan daya saing industri nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Selama rapat berlangsung, ia menyoroti usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang salah satunya dialokasikan untuk pengadaan 145 unit alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Politisi Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu menjelaskan bahwa kebutuhan alat uji menjadi semakin penting seiring meningkatnya permintaan sertifikasi SNI, baik untuk produk dalam negeri maupun barang impor yang masuk ke pasar Indonesia.
“Saya rasa ini penting karena sekarang sertifikasi SNI memang sudah dipusatkan di Kementerian Perindustrian. Apalagi untuk produk-produk impor. Kalau memang kita tidak memiliki peralatan yang memadai, tentu akan sulit,” ujar Evita.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas pengujian turut berdampak pada lamanya proses sertifikasi yang selama ini dikeluhkan pelaku industri. Karena itu, penguatan sarana pengujian dinilai perlu dilakukan agar pelayanan sertifikasi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Sekarang saja sudah ada keluhan bahwa prosesnya lama. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena keterbatasan peralatan yang tersedia,” lanjutnya.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Selain mendukung pengadaan alat uji, dirinya juga menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,592 triliun pada tahun 2027. Menurutnya, sejumlah program yang diajukan, termasuk penguatan standardisasi industri, merupakan kebutuhan nyata yang diperoleh dari berbagai masukan saat Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Pun, ia menilai penguatan infrastruktur standardisasi memiliki peran strategis dalam mendukung hilirisasi industri sekaligus memastikan produk yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Evita mengajak seluruh anggota Komisi VII DPR RI untuk bersama-sama memperjuangkan tambahan anggaran tersebut, termasuk melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
“Ini bukan perjuangan satu atau dua orang di komisi ini, tetapi perjuangan kita bersama. Kalau kita bisa melakukan efisiensi pada sektor lain yang kurang prioritas dibanding sektor industri, saya rasa tambahan anggaran ini bisa direalisasikan,” pungkasnya.
