Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menggarisbawahi bahwa program JKN harus terus dikawal agar pelaksanaannya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi, serta meminta BPJS Kesehatan agar lebih tegas dalam mengawasi mitra fasilitas kesehatan.
“Masih sering kita dengar peserta hanya dirawat tiga hari lalu disuruh pulang, padahal belum pulih. Ini tidak boleh dibiarkan. Rawat inap itu harus berdasarkan indikasi medis, bukan pertimbangan teknis atau tekanan anggaran,” tegas Edy.
BaCa: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Ia juga menyoroti bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar rakyat yang dijamin negara, sehingga pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan.
Menurutnya, jika ada penyimpangan di lapangan, maka pengawasan harus diperkuat dan keterlibatan masyarakat perlu didorong untuk melaporkan pelanggaran.
“Kalau masyarakat merasa dirugikan, jangan takut melapor. Kami di DPR siap menampung dan menyuarakan aspirasi itu agar ditindaklanjuti,” ujarnya.
Edy pun mengapresiasi kehadiran masyarakat yang sangat aktif menyampaikan keluh kesahnya dan pengalamannya dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa program JKN telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, dan mereka punya ekspektasi tinggi terhadap perbaikan kualitas layanan.
“Artinya program ini penting. Tapi penting juga agar mutu layanan terus ditingkatkan. Kita ingin masyarakat yang telah menjadi peserta JKN, mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas sehingga Program JKN ini benar – benar diraskan manfaatnya bagi seluruh masyarakat,” tambah Edy.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Ia menyebut penguatan fungsi pengawasan terhadap fasilitas kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan layanan diberikan sesuai standar dan hak peserta.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Ke depan, kami akan memperkuat pengawasan terhadap mitra fasilitas kesehatan agar pelayanan benar-benar diberikan sesuai dengan hak peserta,” ujar Wahyu.
Wahyu juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan maupun peserta JKN, terutama dalam memahami batasan layanan yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap tidak ada lagi miskomunikasi yang menimbulkan kerugian bagi peserta.
BaCa: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
“Kadang perbedaan persepsi di lapangan membuat peserta merasa dirugikan. Karena itu, edukasi kepada semua pihak akan terus kami lakukan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap masukan dan keluhan dari peserta JKN, termasuk soal pembatasan layanan rawat inap yang tidak sesuai dengan indikasi medis, akan menjadi perhatian serius BPJS Kesehatan. Seluruh laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme evaluasi layanan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan.
“Kami ingin memastikan bahwa peserta mendapatkan pelayanan yang sesuai ketentuan. Setiap aduan masyarakat akan kami telusuri dan jadi bahan evaluasi bersama mitra fasilitas kesehatan,” tegas Wahyu.
