Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan pemindahan ibu kota yang direncanakan pemerintahan Jokowi memerlukan suara rakyat.
Baca: Jokowi: Perpindahan Ibu Kota, Percepat Transformasi Ekonomi
Untuk itu, lanjutnya, seharusnya dibuat referendum sebelum berencana memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Rencananya, pemindahan akan dilakukan bertahap hingga 2024.
"Karena ini menyangkut bukan hanya (keinginan) Bapak Jokowi semata, ini menyangkut jati diri bangsa, dan jati diri bangsa ini kan tidak ujug-ujug datang. Kita ini kan berbagai ratusan suku bangsa yang berkomitmen dalam suatu wadah NKRI dan melaju dengan kapal besar bernama Indonesia, maka perlu kebersamaan," tuturnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema 'RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang Pending?' di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Effendi Simbolon mengatakan, untuk memutuskan membangun sebuah program yang sangat strategis, seyogianya harus mendapatkan keputusan dari referendum.
"Ini sangat penting karena ini menyangkut hal yang sangat prinsip. Dan, membangun Ibu Kota bukan (seperti) membangun PIK (Pantai Indah Kapuk) 2 atau BSD (Kompleks Perumahan Bumi Serpong Damai) begitu, itu ada uang, ada developer, ada desain, selesai itu, tapi membangun Ibu Kota itu membangun peradaban dan itu evolusi, evolusi bertahap. Sunda Kelapa ini juga menjadi Sunda Kelapa ada riwayatnya. Bagaimana Singapura, bagaimana Malaysia, bagaimana dan seterusnya," katanya.
Menurutnya, memindahkan sebuah Ibu Kota bukan hal sederhana sekadar mewujudkan sebuah keinginan Presiden kemudian digodok oleh DPR, meskipun itu belum tentu sesuai dengan keputusan batiniah dari DPR.
"Apakah iya kita sudah pada posisi harus gitu (pindah Ibu Kota)? Sebaiknya Bapak Jokowi membawa (wacana) ini, ajaklah rakyatmu ini, temanmu ini, temanmu ketika kau masih Presiden dan temanmu ketika kau tidak lagi Presiden, bersama dengan girang-gembira," tuturnya.
Baca: Pemindahan Ibu Kota Negara Butuh Rp323-Rp466 Triliun
Effendi mengatakan, dalam membangun sebuah bangsa harus dilakukan secara bersama-sama dengan rakyat.
"Jangan seolah pemerintah tuan dan rakyat itu kemudian budak, beda. Ini kedaulatan ada di rakyat. Ajaklah bersama bergembira, kemudian kita akhirnya hubungan itu hubungan emosionalnya itu dapat," urainya.
