Surabaya, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengkritik pola penanganan bencana kekeringan oleh pemerintah daerah yang dinilai masih berfokus pada langkah darurat dan reaktif.
Penanganan yang hanya mengandalkan bantuan tangki air dinilai belum menyentuh akar permasalahan krisis air bersih yang berulang setiap tahun.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menilai penanganan kekeringan yang berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan, membutuhkan solusi konkret dan permanen dari pemerintah.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Jika terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya," kata Eddy, Senin (10/8).
Eddy menyoroti kondisi beberapa desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan—seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang—yang hampir selalu menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau.
Menurut mantan Wakil Bupati Pasuruan ini, pendekatan distribusi air menggunakan mobil tangki hanyalah tindakan pemadam kebakaran yang tidak menyelesaikan masalah dari hulu.
"Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar merespons keadaan darurat," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Pasuruan–Probolinggo tersebut.
Mengingat skala krisis yang dialami daerah sudah melampaui kapasitas pemerintah kabupaten, Anggota Komisi B DPRD Jatim ini mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk turun tangan secara langsung dengan langkah intervensi strategis.
"Pemprov harus turun tangan dengan kebijakan yang serius agar persoalan kekeringan di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban krisis air," pintanya.
Menurut Eddy, puncak ancaman fenomena El Nino yang diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September 2026 harus dijadikan alur momentum bagi pemerintah untuk mengubah paradigma tata kelola bencana: dari sekadar respons darurat menuju mitigasi terencana dan berkelanjutan.
Ia mendorong Pemprov Jatim untuk segera mengintegrasikan langkah mitigasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, hingga pemerintah kabupaten/kota dan desa.
Beberapa langkah jangka panjang yang didorong mencakup:
- Pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, serta jaringan irigasi dan pompanisasi.
- Program konservasi daerah tangkapan air secara masif.
- Penguatan sistem peringatan dini krisis air berbasis data BMKG hingga tingkat desa.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Eddy mengimbau pemerintah untuk bertindak proaktif sebelum krisis gagal panen meluas. Penyesuaian pola tanam, penyediaan fasilitas pompa irigasi, bantuan sarana produksi, serta skema perlindungan bagi petani harus disiapkan sejak dini.
"Kekeringan bukan lagi sekadar persoalan cuaca, melainkan tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian saat tangki air datang, tetapi dilupakan ketika musim hujan tiba," pungkasnya.
Berdasarkan data terkini, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Potensi ancaman ini kian menguat seiring peringatan BMKG terkait fenomena Strong El Nino yang diukur melalui indeks Oceanic Nino Index (ONI) mencapai +1,59 derajat Celsius, yang memicu kemarau panjang, krisis air bersih, ancaman gagal panen, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan.
