Jakarta, Gesuri.id - Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 50 persen pada 2026 dinilai akan berdampak langsung pada capaian pembangunan daerah.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyebut pemotongan itu perlu diantisipasi dengan mendorong partisipasi swasta agar program pembangunan tetap berjalan.
Baca: FX Rudy Jabat Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
“Adanya pemotongan anggaran untuk pembangunan daerah di DIY, termasuk berkurangnya alokasi dana keistimewaan, perlu disikapi pemda dengan mendorong potensi dana swasta. Saat ada kebijakan pusat mengurangi alokasi dana keistimewaan untuk DIY karena pemotongan anggaran pemerintah, ada pilihan dorong partisipasi masyarakat lewat program CSR BUMN, BUMD, juga perusahaan swasta diharapkan bisa bantu pembangunan di daerah,” kata Eko, Kamis (21/8).
Ia menambahkan, kontribusi dana swasta selama ini masih kecil, padahal peluangnya besar.
"Ke depan, saya kira Pemda DIY perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang telah ditugaskan pusat,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Baca: Cornelis Imbau Masyarakat Tidak Mudah Tergiur Dapatkan Uang
Menurut Eko, pemotongan anggaran berimbas pada berkurangnya target pembangunan yang bisa dicapai, layaknya kendaraan yang tidak bisa menempuh jarak karena kekurangan bahan bakar.
“Saat BBM dikurangi, maka jarak tempuh kendaraan juga berkurang. Sebelum BBM dipangkas, kendaraan barangkali sampai tujuan. Nah setelah dipangkas, mungkin tidak akan sampai, kehabisan bensin. Demikian juga pembangunan, tentu susah mencapai seluruh indikator pembangunan,” katanya.
