Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir menyatakan mendukung siapapun dari tiga calon Sekda yang kini telah lolos seleksi tahap akhir, sepanjang pilihan tersebut merupakan keputusan Bupati.
“Dari ketiga calon Sekda yang lolos seleksi, semuanya baik. Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung siapapun yang dipilih Bupati. Arahan partai jelas, anggota fraksi tidak boleh terlibat dalam dukungan kepada calon tertentu. Kalau sekadar memberi masukan, itu diperbolehkan, asalkan tetap sesuai koridor,” ujar Abdul Qodir, Kamis (21/8).
Pernyataan itu menegaskan garis politik partai: menjaga marwah birokrasi agar tetap steril dari intervensi kepentingan sempit.
Baca: FX Rudy Jabat Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
Bagi PDI Perjuangan, tugas DPRD bukan untuk mengatur siapa yang duduk di kursi Sekda, melainkan memastikan Sekda yang terpilih benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahan secara adil, efektif, dan berpihak pada rakyat.
Dalam pandangan publik, jabatan Sekda kerap hanya dilihat sebagai jabatan teknokratis. Namun sesungguhnya, posisinya sangat menentukan. Sekda adalah jembatan yang menghubungkan visi seorang Bupati dengan realitas lapangan yang penuh tantangan.
“Sekda sejati harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan visi pemimpin dengan realitas lapangan. Ia tidak hanya birokrat, tapi juga penjaga ritme pembangunan,” tegas Abdul Qodir.
Ungkapan ini menyiratkan peran Sekda yang tidak sederhana. Ia bukan hanya administrator, melainkan penjaga agar irama pembangunan tidak sumbang di tengah riuh rendah kepentingan.
Sekda yang lemah integritas bisa saja menjadi batu sandungan, tetapi Sekda yang kuat akan menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan transparan.
Di balik persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi seorang calon Sekda, ada harapan yang jauh lebih besar: kehadiran sosok yang tidak hanya cerdas mengelola pemerintahan, tetapi juga tulus mengabdi kepada rakyat. Publik Kabupaten Malang ingin melihat Sekda yang mau menuntun, mendengar, dan merangkul.
Harapan itu sejalan dengan visi Malang Makmur Berkelanjutan yang digaungkan pemerintah daerah. Sebuah visi yang tidak akan berjalan hanya dengan konsep di atas kertas, melainkan melalui implementasi nyata di lapangan.
Sekda, dengan seluruh kewenangan koordinatifnya, menjadi figur yang akan menentukan apakah visi itu dapat diwujudkan.
Kabupaten Malang, dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang heterogen, membutuhkan seorang Sekda yang tidak sekadar piawai dalam tata kelola birokrasi, tetapi juga hadir sebagai sosok yang menuntun langkah daerah menuju kesejahteraan.
Baca: Cornelis Imbau Masyarakat Tidak Mudah Tergiur Dapatkan Uang
Seperti diketahui Kabupaten Malang tengah berada di persimpangan birokrasi. Dalam beberapa pekan terakhir, publik menaruh perhatian besar pada proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Jabatan yang kerap dianggap sekadar kursi birokrasi ini, sejatinya adalah denyut pusat pemerintahan. Dari ruang rapat, meja kerja, hingga lembaran-lembaran kebijakan, Sekda-lah yang menjaga irama agar pembangunan tetap harmonis.
Seorang Sekda ibarat nakhoda yang menakhodai kapal besar bernama birokrasi daerah. Ia berlayar dengan kompas aturan, berpegang pada layar integritas, dan harus mampu menghadapi ombak kepentingan yang kerap datang tanpa diduga.
Di pundaknya, netralitas dan kecermatan diuji setiap waktu. Sekda dituntut tidak terjebak pusaran politik, namun tetap peka terhadap kebutuhan rakyat yang terus berkembang.
