Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah langkah pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut angka putus sekolah di Jawa Barat terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Baca: Ganjar Tegaskan Haul Bung Karno Padukan Semangat Spiritual
”Gubernur melalui efisiensi anggaran yang menghapus bantuan atau hibah kepada sekolah swasta yang di dalamnya pondok pesantren, maka kebijakan tidak singkron dengan arah pendidikan,” kata Ono, Selasa (19/8).
Ia menilai keputusan tersebut membuat banyak sekolah swasta terdesak. Kata dia, saat ini banyak sekolah swasta yang dalam kondisi hidup segan mati tak mau.
”Ditambah kebijakan rombel 50 yang pada akhirnya mereka (sekolah swasta) lakukan gugatan PTUN,” ucapnya.
Selain itu, Ono juga menyoroti inkonsistensi arah kebijakan.
”Di sisi lain Prabowo ada sekolah Garuda berbasis IT, di mana di pidato beliau akan bagikan smart watch tapi sama KDM dihilangkan,” katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Menurutnya, peran sekolah swasta tidak bisa dipandang sebelah mata, sehingga dalam hal pendidikan tidak bisa hanya dihandle oleh sekolah negeri.
”Bahkan ada beberapa kecamatan di kota besar yang tidak ada SMA/SMK negeri,” pungkasnya.
